Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kisruh Harga BBM, Bukti Pemerintah Belum Transparan Tetapkan Harga BBM

Fadhli Fadhli - Senin, 12 Oktober 2015
Kisruh Harga BBM, Bukti Pemerintah Belum Transparan Tetapkan Harga BBM

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Antareja, mesin bor jalur MRT bawah tanah, di Senayan, Jakarta, Senin (21/9). (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Seringkali penurunan harga minyak dunia menjadi sebuah polemik di dalam negeri, dimana mayarakat seringkali mendesak pemerintah menurunkan harga BBM. Kisruh ini kemudian dinilai menjadi bukti bahwa pemerintah belum transparan dalam menetapkan harga BBM.

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK melepaskan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai mekanisme pasar atau harga keekonomian hingga kini terus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan bahwa hal tersebut menunjukan Pemerintah masih belum transparan dalam menetapkan harga BBM.

"Setiap tahun mau minyak dunia naik mau turun kita ribut terus. Dengan begitu, ini menunjukan transparasi dari pemerintah, tetapi masyarakat masih bertanya jadi kami untuk menikmati energi murah. Nah yang diminta masyarakat inikan energi murah. Sisanya itu yah urusan pemerintah," tegas Enny dalam diskusi "Energi Kita" di Gedung Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu, (11/10).

Enny melanjutkan, yang menjadi persoalan selama ini adalah kondisi seperti ini, menunjukan Indonesia sangat ketergantungan terhadap energi fosil yang mayoritas diimpor.

Enny menyarankan agar pemerintah segera mempertimbangkan untuk menggunakan sumber energi terbarukan, mengingat Indonesia memiliki banyak sumber energi yang dapat digali dan dimanfaatkan.

"Menurut saya kita kan punya banyak sumber energi. Kita ada gas, matahari, kenapa justru malah BBM? Kan dari kemarin beberapa rencana untuk bangun infrastruktur gas," pungkasnya. (rfd)

 

Baca juga:

  1. BPS Akan Gelar Sensus Ekonomi Keempat
  2. BPS Buka Lowongan Untuk 400.000 Orang, Ini Syarat Dan Formasinya
  3. Lakukan Sensus Ekonomi, Pemerintah Kucurkan Anggaran Rp. 3,4 triliun
  4. Keluarkan Paket Kebijakan, APRINDO Ngarep Pemerintah Izinkan Penjualan Miras
  5. Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK
#INDEF #Enny Sri Hartati #Liputan Khusus #Harga BBM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Menteri Bahlil Kasih Sinyal BBM Nonsubsidi Bakal Turun Harga
Selain membahas harga BBM, Bahlil melaporkan hasil kerja sama pengadaan minyak mentah dan BBM dari sejumlah negara kepada Presiden Prabowo Subianto
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Juli 2026
Menteri Bahlil Kasih Sinyal BBM Nonsubsidi Bakal Turun Harga
Indonesia
Bahlil Berikan Sinyal Penurunan BBM Nonsubsidi, Tapi Ada Syaratnya
Bahlil mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kerja sama pengadaan minyak mentah dan BBM dengan sejumlah negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Bahlil Berikan Sinyal Penurunan BBM Nonsubsidi, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Distribusi BBM di Sumatera Utara Bermasalah, Brimob Dikerahkan Jaga SPBU
Pengamanan itu dilaksanakan oleh personel Batalyon A Pelopor, Batalyon B Pelopor, dan Batalyon C Pelopor sebagai langkah preventif untuk memastikan proses distribusi dan pelayanan pengisian BBM berjalan lancar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Distribusi BBM di Sumatera Utara Bermasalah, Brimob Dikerahkan Jaga SPBU
Indonesia
Harga BBM Khusus Nelayan Turun, Legislator Ingatkan Harus Tepat Sasaran
Kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi para pelaku usaha perikanan, khususnya pemilik kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Harga BBM Khusus Nelayan Turun, Legislator Ingatkan Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Pengusaha Kapal Ikan 30 Sampai 200 Gross Ton Dapat Harga BBM Khusus, Rp 15.000 Per Liter
Harga tersebut dihitung dari rata-rata biaya produksi solar dalam negeri sebesar Rp 18.600 per liter. Selisih sekitar Rp 3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Pengusaha Kapal Ikan 30 Sampai 200 Gross Ton Dapat Harga BBM Khusus, Rp 15.000 Per Liter
Indonesia
Harga Minyak Dunia Turun, Harga BBM Nonsubsidi Harus Diturunkan Juga
Harga BBM bersubsidi ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah karena melibatkan anggaran subsidi, sedangkan BBM nonsubsidi mengikuti dinamika pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
Harga Minyak Dunia Turun, Harga BBM Nonsubsidi Harus Diturunkan Juga
Indonesia
Kabar Baik! Menkeu Purbaya Sebut Harga Pertamax Berpeluang Turun
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, bahwa harga Pertamax berpotensi turun. Hal itu dikarenakan pergerakan harga minyak dunia.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
Kabar Baik! Menkeu Purbaya Sebut Harga Pertamax Berpeluang Turun
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
DPR minta pemerintah manfaatkan momentum perdamaian AS–Iran untuk menurunkan harga BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
Indonesia
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim minta pemerintah transparan soal harga BBM pasca MoU AS–Iran. Dorong kemandirian energi nasional agar Indonesia tak rentan gejolak global.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Indonesia
Ekonomi Tertekan Situasi Global, INDEF Minta Pemerintah Perbaiki Kebijakan Domestik
Fleksibilitas fiskal dan stabilitas nilai tukar rupiah dinilai terus tergerus akibat respons kebijakan dalam negeri yang kurang kredibel dan minim sinkronisasi teknokrasi antarkementerian.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Ekonomi Tertekan Situasi Global, INDEF Minta Pemerintah Perbaiki Kebijakan Domestik
Bagikan