Kewarganegaraan Ganda Tidak Lagi Paksa Anak Bangsa Kejar Karier Internasional dan Kecintaan Tanah Air

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Agustus 2026
Kewarganegaraan Ganda Tidak Lagi Paksa Anak Bangsa Kejar Karier Internasional dan Kecintaan Tanah Air

Paspor Indonesia. (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan untuk membuka kemungkinan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu yang dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai usulan kewarganegaraan ganda secara terbatas merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap diaspora Indonesia agar dapat berkontribusi bagi negara tanpa terkendala status kewarganegaraan.

Negara tidak boleh lagi memaksa anak-anak bangsa yang hebat untuk memilih dilema antara mengejar karier internasional dan kecintaan mereka pada Tanah Air,

kata Sugiat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/8).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka kewarganegaraan ganda secara luas, tetapi ditujukan secara selektif kepada talenta tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Baca juga:

Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Istimewa Indonesia

Pemerintah tentu akan merancang regulasi dengan mekanisme screening ketat, uji integritas, serta penentuan kewajiban yang jelas tanpa mengorbankan kedaulatan atau keamanan nasional,

katanya.

Sugiat mengatakan sejumlah negara memanfaatkan diaspora untuk mendapatkan kembali sumber daya manusia dengan keahlian tertentu.

Indonesia, tegas ia, perlu memberikan ruang kepada diaspora berprestasi agar dapat berkontribusi pada sektor-sektor strategis tanpa harus menghadapi pilihan antara karier internasional dan ikatan dengan Indonesia.

Kami menghormati pandangan kritis dari para akademisi hukum internasional. Justru karena itulah usulan ini dibawa ke ranah legislatif untuk digodok bersama,

katanya.

Sugiat mengatakan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi persoalan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Ia menegaskan usulan tersebut tetap memerlukan pembahasan pemerintah bersama DPR melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah tidak mengambil jalan pintas. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menegaskan bahwa proses ini akan ditempuh melalui revisi UU Nomor 12 Tahun 2006 bersama DPR RI,

katanya.

Usulan kewarganegaraan ganda tersebut bersifat terbatas dan tidak dimaksudkan berlaku secara umum. Rancangan kebijakan juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan, integritas, loyalitas terhadap negara, serta pembatasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

#Kewarganegaraan Ganda #Prabowo #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
Setelah Anjok ke 43 Persen, Kepercayaan ke Presiden Prabowo Naik Jadi 62 Persen
Peningkatan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi pemerintah yang efektif di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Setelah Anjok ke 43 Persen, Kepercayaan ke Presiden Prabowo Naik Jadi 62 Persen
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Lingkaran Inti Prabowo Disterilkan Setelah Adanya Penyadapan
Kemensetneg membersihkan lingkar inti Presiden Prabowo dari orang-orang yang pernah direkomendasikan LSP.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Lingkaran Inti Prabowo Disterilkan Setelah Adanya Penyadapan
Indonesia
Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN Amerika Serikat dan Sebut Orang Pemalu
"Di mana Indonesia? Saya melihat teman saya di sini. Tolong berdiri. Dia orangnya sangat pemalu, ya," ujar Trump.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN Amerika Serikat dan Sebut Orang Pemalu
Indonesia
Prabowo Ajak Jepang Garap Logam Tanah Jarang dan Mineral
"Di bidang logam tanah jarang dan mineral, kami juga menyambut baik kerja sama yang sangat erat dengan Jepang," ujarnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Prabowo Ajak Jepang Garap Logam Tanah Jarang dan Mineral
Indonesia
Prabowo Ajak Asia Timur Hindari Gangguan Pasokan Energi dan Jalur Maritim
Prabowo menilai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) merupakan kerangka penting untuk mendorong kerja sama di bidang maritim, konektivitas, dan ketahanan kawasan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Prabowo Ajak Asia Timur Hindari Gangguan Pasokan Energi dan Jalur Maritim
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Bagikan