Luhung Sapto
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) mengharapkan Pemerintah turun tangan mengatasi permasalahan yang kerap terjadi dipicu oleh perbedaan agama. Pemerintah diharapkan mengedukasi warga Indonesia untuk terus memperat persaudaraan.
Ketua Umum PSMTI David Herman Jaya mengungkapkan, warga Tionghoa sebagai kaum minoritas kerap menjadi korban dalam konflik horizontal. Padahal, pihaknya meyakini selama ini warga Tionghoa tidak memiliki masalah baik itu dengan negara ini maupun pemerintah.
"Saya rasa etnis Tionghoa tidak ada masalah, baik dengan masyarakat maupun pemerintah. Contohnya hari raya Imlek tidak ada yang komplain. Permasalahannya adalah perbedaan agama menurut saya," kata David di Jakarta, Kamis (26/1).
Oleh karena itu David mengharapkan semua pihak bersama-sama pemerintah turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"NKRI harga mati bagi warga Tionghoa di Indonesia. Sebab Kebhinekaan itu sudah dibentuk sejak zaman Majapahit," kata David lagi.
Menurutnya, keberagaman suku di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu. Ditambah lagi dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho, seorang Tionghoa yang memeluk agama Islam, ke Indonesia.
Menurutnya, Indonesia sendiri sudah sangat indah, sudah membaur menjadi satu dan hidup saling berdampingan dengan rukun, aman, dan tentram.
"Kenapa ini tidak dilanjutkan terus? Kita warga Tionghoa akan lebih berbaur," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah sudah membuka semua lini bagi warga Tionghoa untuk mengambil peran dalam pembangunan di Indonesia. David sependapat dengan pernyataan Wiranto tersebut.
"Tinggal warga Tionghoa sendiri mau masuk atau tidak. Ya mudah-mudahan saja yang wartawan juga banyak. Mungkin anda-anda menjadi bagian sebagai keluarga saya," pungkasnya. (Abi)
