Ketua MPR: Hentikan Jargon Anti Kebhinnekaan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 07 Mei 2017
Ketua MPR: Hentikan Jargon Anti Kebhinnekaan

Zulkifli Hasan. (MP/Deri Ridwansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyerukan jargon anti kebhinnekaan harus dihentikan. Hal itu terutama sejak pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta lalu banyak terdengar istilah anti nasionalis atau anti kebhinnekaan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan.

"Pada zaman dulu, yang beda pendapat kadang dibilang anti pancasila. Saat pilkada DKI Jakarta juga banyak pula kita mendengar istilah anti nasional atau kebhinekaan. Jargon-jargon ini yang akan merusak persatuan dan sudah seharusnya dihentikan," kata Ketua MPR Zulkfli Hasan saat membawakan kuliah umum di Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Minggu (7/5).

Ia menjelaskan, siapa pun orang jika melakukan hal yang benar maka itu sudah merupakan sosok pancasilais. Artinya mereka tidak melakukan pelanggaran dan taat pada aturan yang berlaku di NKRI.

Dirinya juga mencontohkan soal menyuarakan takbir oleh umat Islam yang sudah dilakukan sejak lama. Namun belakangan mulai coba dibalikkan maknanya sebagai pemikiran garis keras. Hal inipun yang tentunya harus diluruskan agar tidak merusak persatuan.

Pada masa perjuangan, masyarakat muslim dan para ulama yang ikut berperang mengusir penjajah sukses memerdekaaan Indonesia dengan modal takbir.

Sejarah juga mencatatkan hal itu termasuk juga pada peristiwa 10 November yang juga modalnya takbir. Bambu runcing bisa mengalahkan pesawat tempur dan peralatan persenjataan yang canggih ketika itu, kata dia, tidak membuat pejuang gentar dan tidak takut mati.

"Baru-baru ini, saya mengikuti konferensi pemikiran dan disitu saya menjelaskan bagaimana para ulama dan pejuang muslim bisa memerdekakan Indonesia dengan modalnya takbir Allahu Akbar," katanya dalam kuliah umum yang mengangkat tema "Merawat Konsensus Dasar Kebangsaan di Perguruan Tinggi" tersebut.

Sumber: ANTARA

#Zulkifli Hasan #Bhinneka Tunggal Ika #Ketua MPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan bicara disampaikan dengan argumentasi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Indonesia
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat tidak terprovokasi isu gejolak politik dan keamanan selama Agustus 2026. Polri memastikan kondisi kamtibmas terkendali.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Indonesia
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Muzani mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Bagikan