Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies

MerahPutih.com - Gubernur Anies Baswedan disebut orang yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi lahan Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pasalnya, Anies yang menerbitkan keputusan gubernur untuk mencairkan uang pembelian tanah tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pencairan uang untuk pembelian lahan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.

Prasetyo menuturkan, kepgub itu memutuskan pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp800 miliar.

Baca Juga:

KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah

"Uang Rp 800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam program Rumah DP 0 Rupiah," jelasnya.

Dalam kepgub itu juga dijelaskan bahwa direksi Sarana Jaya setelah menerima PMD tersebut harus melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

"Gubernur yang bertanda tangan dalam kepgub itu Anies Baswedan," ungkapnya.

Kemudian, disebutkan juga, jika Direksi PSJ harus menyampaikan laporan penyerapan penggunaan PMD secara periodik setiap 3 bulan kepada Anies dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

DPRD DKI meminta BUMD PSJ buka-bukaan tentang ketersediaan lahan untuk Rumah DP 0 Persen. Sebab, dari 70 hektare lahan yang sudah dibeli tidak semuanya dikuasai.

Politikus PDIP mengatakan, program Rumah DP 0 Rupiah merupakan janji realisasi janji kampanye Gubernur Anies. Janji itu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Dia menjelaskan, Anies menjanjikan akan menyediakan 232.214 unit rumah susun milik dalam waktu 5 tahun. Untuk mewujudkan janjinya itu, gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 yang menugaskan sejumlah BUMD untuk memenuhi janjinya itu.

Di dalam pergub itu dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas itu Gubernur Anies Baswedan akan memberikan pendanaan berupa penyertaan modal daerah, subsidi, pemberian pinjaman, atau pendanaan lainnya yang sah.

"Sejak 2019 sudah Rp3,3 triliun digelontorkan dari APBD untuk PD Sarana Jaya. Sejauh ini paling banyak digunakan untuk pembebasan lahan," jelas Prasetyo.

Baca Juga:

Penjualan Rumah DP 0 Rupiah Capai 95 Persen

Prasetyo menuturkan, dalam pergub tersebut, PSJ wajib memberikan laporan secara rutin setiap tiga bulan kepada Gubernur Anies.

Kemudian, jika terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan penugasan BUMD yang ditugaskan juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

"Jadi sudah seharusnya Gubernur Anies Baswedan mengetahui persoalan ini," sindirnya. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Sebut Kenaikan Batas Gaji Rumah DP 0 Rupiah Ikuti Arahan Pempus