Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani mendukung program booster vaksin COVID-19 yang sebentar lagi akan dilaksanakan pemerintah.
“DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin COVID-19. Dan kami harapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran,” kata Puan, Selasa (4/1).
Booster vaksin ditargetkan mulai dijalankan pada 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa, dan saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Puan menegaskan, keselamatan masyarakat adalah yang utama.
Baca Juga:
Pemprov Jabar Siapkan 180 Ribu Dosis Vaksinasi Booster
“Pemerintah harus menjamin keselamatan masyarakat. Karena itu vaksin booster perlu diusahakan gratis untuk warga, terutama rakyat kecil,” ucapnya.
Meski begitu, Puan menilai pemerintah bisa menyiapkan opsi lain sesuai dengan kemampuan negara. Apabila dirasa perekonomian masih belum bisa menutupi program booster vaksin, pemerintah disebut bisa membuat program booster berbayar bagi kalangan menengah ke atas.
“Tapi prinsip yang utama, vaksin booster harus gratis karena vaksin adalah kebutuhan dasar rakyat yang merupakan tanggung jawab negara,” tegas Puan.
Program booster vaksin diprioritaskan menyasar kelompok lansia peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan non-PBI. DPR berharap pemerintah memerhatikan betul data peserta PBI BPJS Kesehatan, mengingat kelompok masyarakat ini paling sulit mendapatkan akses kesehatan.
“Pastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar PBI BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya,” sebut Puan.
Baca Juga:
Jokowi Putuskan Vaksinasi Booster COVID-19 Baru Mulai 12 Januari
Mantan Menko PMK ini menekankan pentingnya booster vaksin COVID-19, apalagi kasus Omicron sudah semakin banyak ditemukan. Puan menggarisbawahi penelitian yang dilakukan di Universitas Kopenhagen, Statistik Denmark dan Statens Serum Institut (SSI) yang menyatakan virus Omicron menyebar lebih cepat dari varian Delta karena memiliki kemampuan tinggi dalam menghindari kekebalan vaksin COVID-19.
Berdasarkan studi yang sama, ditemukan bahwa orang yang sudah menerima suntikan booster memiliki risiko lebih kecil untuk menularkan COVID-19 dibandingkan orang-orang yang tidak divaksinasi. Untuk itu, Puan berharap program booster vaksin dapat segera dilaksanakan.
“Pemerintah juga harus memperhatikan ketersediaan booster. Perlu juga adanya terobosan agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain untuk mendapatkan vaksin,” imbaunya.
Jenis vaksin booster COVID-19 yang akan digunakan masih dalam tinjauan ITAGI, apakah merk Moderna atau jenis lain. Namun, pemerintah merencanakan akan memberi setengah dosis vaksin booster karena efektivitasnya sama saja dengan pemberian satu dosis.
Salah satu kriteria untuk bisa mendapatkan booster vaksin corona adalah mereka yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin dengan jangka waktu 6 bulan dari dosis kedua. Program booster nantinya akan menggunakan dua skema yaitu homologous (dosis vaksin 1-3 menggunakan platform dan merek sama) dan heterologous (dosis ketiga berbeda dengan pemberian vaksin dosis 1 dan 2).
“Maka saya kembali mengingatkan bagi masyarakat yang belum menerima vaksin, segera datangi sentra-sentra vaksinasi untuk disuntik vaksin. Karena vaksin dapat memberi perlindungan lebih dari corona untuk diri sendiri dan keluarga,” tutup Puan. (Pon)
Baca Juga:
Peserta Festival Film Sundance Diwajibkan Vaksin Booster, Ini Alasannya
