Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat berdampak pada 13.959 keluarga menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Banjir masih merendam rumah warga, terutama di sejumlah kecamatan di daerah pesisir Sungai Kapuas.
Kepala BPBD Kapuas Hulu Gunawan memaparkan, debit air bervariasi rata-rata satu hingga tiga meter dan merendam rumah warga dan sejumlah fasilitas umum.
Baca Juga:
Wagub Riza Klaim Program Penanggulangan Banjir Jakarta Tinggal Eksekusi
Data BPBD, banjir berdampak pada 380 keluarga yang meliputi 1.283 jiwa di Kecamatan Batang Lupar, 303 keluarga yang terdiri atas 967 jiwa di Kecamatan Badau, 2.321 keluarga dengan 6.583 jiwa di Kecamatan Suhaid, dan 1.760 keluarga yang mencakup 4.970 jiwa di Kecamatan Semitau.
Selain itu, banjir berdampak pada 1.843 keluarga yang mencakup 5.764 orang di Kecamatan Silat Hilir, 1.895 keluarga beranggotakan 6.107 orang di Kecamatan Selimbau, 1.903 keluarga dengan 6.439 jiwa di Kecamatan Embaloh Hilir, dan 1.621 keluarga yang terdiri atas 4.915 orang di Kecamatan Bunut Hilir.
Dikutip Antara, banjir juga berdampak pada 1.592 keluarga dengan 5.538 jiwa di Kecamatan Jongkong, 128 keluarga dengan 356 jiwa di Kecamatan Pengkadan, dan 213 keluarga di Kecamatan Embaloh Hulu.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemantauan udara kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dan Melawi yang melintasi wilayah provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (9/11). Dari pemantauan udara tersebut, tim menemukan adanya kerusakan lingkungan maupun bentang alam yang masif di beberapa titik tak jauh dari bantaran sungai.
Kerusakan bentang alam tersebut diduga menjadi faktor yang membuat berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hingga kemudian memicu banjir besar di beberapa lokasi seperti Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, sejak satu bulan terakhir.
Presiden Joko Widodo mengatakan, kerusakan daerah tangkapan air di sepanjang kawasan aliran sungai telah terjadi cukup lama. Akibatnya, fungsi daerah resapan air menjadi berkurang signifikan sehingga ketika hujan turun, debit sungai meningkat dan meluap hingga membanjiri empat Kabupaten di Kalimantan Barat.
Presiden mengatakan, segala aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan bentang alam yang ada di daerah itu harus dihentikan. Sebab, Presiden meyakini bahwa masalah utama penyebab bencana banjir di Kalimantan Barat bermula dari situ.
"Itu karena kerusakan daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya itu yang harus kita hentikan karena masalahnya ada di situ," ujar Presiden Joko Widodo, Selasa (16/11).
Sebagai upaya rehabilitasi dan pemulihan daerah tangkapan hujan di sekitar Sungai Kapuas, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan fokus melakukan perbaikan lingkungan di daerah itu dan dimulai tahun depan. Presiden menginginkan agar daerah tangkapan hujan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
"Sehingga ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan. Kita perbaiki karena memang kerusakannya ada di situ," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Kepala BNPB Temukan Kerusakan Alam Faktor Pemicu Banjir di Kalimantan Barat
