Soffi Amira
MerahPutih.com - Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengungkapkan jumlah terbaru soal kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Jumlahnya pun sangat fantastis.
"Semula kami perkirakan Rp 271 triliun dan ini adalah mencapai sekitar 300 triliun," kata ST Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, (29/5).
Angka tersebut terungkap usai Kejaksaan Agung mendapat hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat melaporkan hasil penghitungan ini, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, hadir langsung di Kajaksaan Agung.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan, kerugian tersebut berdasarkan audit dan pengumpulan alat bukti serta diskusi ahli.
Baca juga:
Diperiksa Kejaksaan, Eks Gubernur Babel Dicecar Soal Tambang Timah
"Tadi setelah disampaikan Pak JA. Total kerugian keuangan negara 300, 300 triliun, selengkapnya akan disampaikan deputi investigasi dan Jampidsus," kata Ateh.
Sementara itu, Jampidsus Febrie Ardiansyah menyebut, angka kerugian negara ini real, bukan lagi potensi. Nilai Rp 300 triliun itu akan dibawa ke persidangan dengan kualifikasi kerugian negara, bukan lagi potensi kerugian perekonomian negara.
"Tapi kami dapat sampaikan pembukaannya bahwa angka yang tadi disebut sebesar Rp 300, sekian T, ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara," kata Febrie.
Ia memastikan, Jaksa akan maju ke persidangan dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara.
Baca juga:
KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Taspen Lewat Mantan Istri Antonius Kosasih
“Jaksa tidak akan memasukkan yang masuk kategori kerugian perekonomian negara, 300 koma sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara," ucap Febrie. (knu)
