Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Dipastikan Ilegal

MerahPutih.com - Tim dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penelusuran terhadap bangunan kerangkeng di kediaman Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Didapati hasil bahwa bangunan menyerupai sel tersebut dibuat sejak 2012 atau kurang lebih sudah berusia 10 tahun.

“Yang jelas ilegal karena tidak sesuai undang-undang,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Selasa (25/1).

Bangunan model kerangkeng itu atas inisiatif Terbit Rencana Perangin Angin, sosok kepala daerah yang kini mendekam di KPK karena tersangkut kasus suap.

Baca Juga:

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat

“Bangunan tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin seperti diatur dalam UU,” ujar Ramadhan.

Lokasi kerangkeng tadi ada di lahan seluas satu hektare dengan luas bangunan 6x6 meter persegi.

Bangunan terbagi menjadi dua kamar dengan kapasitas 30 orang. “Antarkamar tadi dibatasi dengan jeruji besi layaknya bangunan sel,” kata Ramadhan.

Sesuai keterangan penjaga bangunan, tempat tersebut merupakan tempat penampungan orang kecanduan narkoba dan terlibat kenakalan remaja.

Jadi, para penghuni tersebut diserahkan oleh pihak keluarga kepada pengelola.

Baca Juga:

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Kayak Zaman Belanda

Sementara, Ramadhan menyebut jumlah warga binaan yang ada di tempat tersebut semula 48 orang dan hasil pengecekan tinggal 30 orang.

“Sebagian sudah dipulangkan dan dijemput keluarganya,” jelas dia.

Seperti diberitakan, aparat kepolisian turun tangan menyelidiki temuan kerangkeng manusia di kediaman Terbit Rencana Perangin Angin.

Hasil sementara, kerangkeng tersebut selama ini digunakan untuk penampungan orang kecanduan narkoba dan mereka yang terlibat kenakalan remaja.

Lokasi kerangkeng tadi ada di lahan seluas satu hektare dengan luas bangunan 6x6 meter persegi.

Kabar mengenai kerangkeng ini mencuat karena Terbit Rencana Perangin Angin diduga menyiksa sekitar 40 pekerja sawit dengan memasukkan mereka ke dalam kerangkeng di rumahnya.

Dugaan penyiksaan dan perbudakan modern itu dilaporkan Migrant Care ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (24/1). (Knu)

Baca Juga:

LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat