Andika Pratama
MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membantah adanya penjualan data pelanggan kartu prabayar dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Keluarga.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli mengatakan bahwa Kemkominfo tidak bisa utak-atik data pelanggan kartu prabayar yang telah dilakukan sejak 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018. Pasalnya, database nya ada di Kemendagri dan operator hanya melakukan validasi.
"Tidak ada kebocoran data, juga isu penjualan data ke negara asing, semuanya tidak benar. Pak Menteri (red:Menteri Kominfo) juga telah membantah soal penjualan data ke negara asing melalui twitter," kata Ahmad dalam siaran tertulisnya, Rabu (14/3)
Menurut Ahmad, data pelanggan dipastikan aman karena dijamin dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Sementara dari sisi operator ada kewajiban sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data Pelanggan.
"Yang terjadi di lapangan adalah penyalahgunaan data NIK dan KK bukan kebocoran database. Kemendagri punya standar ketat begitu juga operator memiliki standar ISO 27001. Kata-kata kebocoran data terlalu tendensius, karena sebenarnya yang terjadi adalah penyalagunaan NIK dan KK," ujarnya.
Lebih lanjut Dirjen Ramli menyatakan saat ini Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri dan Mabes POLRI sedang melakukan proses penyelidikan
"Terdapat laporan dan data hasil monitoring terkait pelanggaran registrasi/aktivasi kartu dengan menggunakan NIK dan Nomor KK tanpa hak. Terhadap hal itu, sedang dilakukan proses penyelidikan," ungkapnya.
Berkaitan dengan data registrasi kartu prabayar, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa data-data kependudukan pelanggan yang melakukan registrasi terlindungi dengan baik dan pengamanannya dilakukan secara ketat melalui saluran khusus jaringan Virtual Private Network host to host untuk memonitor akses data. Kemendagri juga memastikan bahwa tidak boleh ada suatu lembaga mengakses data yang bukan peruntukannya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melindungi data pribadinya. Banyak masyarakat dengan mudah memberikan atau memindahtangankan data pribadinya kepada pihak lain baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak.
Ahmad menyampaikan meski muncul isu kebocoran data, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap antusiasme masyarakat untuk melakukan registrasi kartu seluler prabayar.
Tercatat hingga Rabu (14/3/2018) pukul 07.00 WIB sudah 351.595.558 kartu yang berhasil registrasi. Jumlah pelanggan yang melakukan registrasi dikatakan Dirjen PPI terus meningkat. “Isu kebocoran data ternyata tidak menyurutkan minat publik untuk registrasi. Jumlah yang terus naik ini menunjukkan bahwa isu ini tidak berpengaruh signifikan terhadap antusiasme masyarakat melakukan registrasi kartu prabayar,” jelasnya.
Dirjen Ramli juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Fitur Cek Nomor yang bertujuan untuk mengetahui NIK dan KK yang dimiliki pelanggan terdaftar di berapa nomor.
“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah registrasi. Karena jumlah yang terus naik menunjukan isu (kebocoran data) ini tidak berpengaruh secara signifikan,” tutur Ramli. (*)
