Kemenkeu Turun Tangan Soal Peristiwa Alumnus STAN Meninggal Saat Latihan Bela Negara

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 20 September 2022
Kemenkeu Turun Tangan Soal Peristiwa Alumnus STAN Meninggal Saat Latihan Bela Negara

Coast Guard Basic Training (CGBT) Bakamla. Foto: Humas Bakamla RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Viral di media sosial, CPNS Bakamla RI Muhammad Ary Adithya Hasibuan meninggal dunia setelah menempuh Coast Guard Basic Training (CGBT).

Seperti diketahui, Ary merupakan alumnus PKN STAN. Kementerian Keuangan angkat bicara mengenai kejadian ini.

Baca Juga:

Kronologi CPNS Bakamla Alumnus STAN Meninggal Saat Latihan Bela Negara

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo pun menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengevaluasi dan memperbaiki kualitas/standar kerja sama dengan pihak lain. Seperti yang diketahui, PKN STAN adalah sekolah tinggi kedinasan di bawah Kemenkeu.

"Kementerian Keuangan juga akan menunaikan tanggung jawab terhadap keluarga korban secara baik sesuai ketentuan. Ibu Menkeu sudah menginstruksikan untuk dilakukan evaluasi kerja sama, khususnya skema bimbingan dan pelatihan yang proper untuk anak-anak PKN STAN yang ditempatkan di instansi lain," tegasnya melalui akun Twitter @prastow, Selasa (20/9).

"Kiranya ini menjadi peristiwa terakhir. Cukup sudah kejadian yang memilukan ini terjadi. Kami menunggu hasil investigasi Bakamla dan akan terus berkoordinasi secara transparan dan akuntabel. Terima kasih kepada semua pihak yang menaruh perhatian pada kejadian ini," ungkap Prastowo.

Sebelumnya, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia akhirnya buka-bukaan penyebab dan kronologi meninggalkan sang anak buahnya yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) itu.

"Hasil diagnosis dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL), Ary meninggal karena acute liver failure atau gagal hati akut," kata Aan, dikutip dari siaran pers resmi Bakamla, di Jakarta, Selasa (20/9).

Baca Juga:

Penyebab Alumnus STAN Meninggal Saat Latihan Bela Negara CPNS Bakamla

Aan menjelaskan pelatihan CGBT merupakan pendidikan dasar yang harus dilalui seluruh personel Bakamla yang baru bergabung dan dinyatakan lulus menempuh rangkaian tes penerimaan sebelumnya. Namun, dia menegaskan CGBT bukanlah pelatihan militer

Menurut Aan, CGBT masuk kategori pelatihan yang bernuansa bela negara dan disesuaikan dengan porsi tugas pokok serta fungsi (tupoksi) Bakamla RI.

Kepala Bakamla menambahkan Ary bergabung dan menempuh CGBT di Sidoarjo, Surabaya, bersama rekan seangkatannya.

Sebelum berangkat, lanjut dia, Ary telah melalui serangkaian tes kesehatan yang menjadi syarat wajib untuk dilakukan sebelum personel Bakamla mengikut CGBT.

"Hasil tes menyatakan Ary memiliki riwayat penyakit dan membutuhkan perhatian khusus. Meskipun demikian, Ary tetap menempuh CGBT dengan intensitas latihan yang lebih ringan dari rekan sejawatnya," ujar orang nomor satu di Bakamla itu. (Bob)

Baca Juga:

Sri Mulyani Siapkan Skema Baru Pembayaran Lembur PNS

#Kemenkeu #Bakamla
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Marak Penyelundupan, Prabowo ‘Sentil’ Bea Cukai dan Bakamla
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengawasan Bea dan Cukai di tengah maraknya praktik penyelundupan.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Agustus 2026
Marak Penyelundupan, Prabowo ‘Sentil’ Bea Cukai dan Bakamla
Indonesia
Kemenkeu Ambil 60 Persen Saham Whoosh, Bakal Dikelola Unit Special Mission Vehicle
Pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan bakal ditutup dari dividen maupun keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Kemenkeu Ambil 60 Persen Saham Whoosh, Bakal Dikelola Unit Special Mission Vehicle
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Indonesia
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Indonesia
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Indonesia
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
evaluasi standar bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
Indonesia
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Indonesia
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Purbaya telah membentuk tim khusus guna mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Indonesia
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Menkeu dalam merespons kekhawatiran sejumlah fraksi DPR RI soal rasio utang yang kian meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Bagikan