Andika Pratama
MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak keinginan anggota DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan masing-masing anggota Dewan Kebon Sirih periode 2019-2024 memiliki Tenaga Ahli (TA).
Wakil Ketua Non Definitif DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan, usulan tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD DKI ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. PP Nomor 12 Tahun 2018 merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Baca Juga
DPRD DKI Usulkan Penyediaan Tenaga Ahli untuk Setiap Anggota Dewan
"Ya tidak bisa diakomodir jumlahnya karena PP 12 bunyinya flat yang artinya setiap Komisi mendapatkan 3 Tenaga Ahli dan setiap fraksi dapat 1 Tenaga ahli. Enggak bisa diubah," kata Syarif di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Meski begitu, Syarif menuturkan, bahwa Kemendagri bakal merevisi PP 12 tahun 2018 itu agar beberapa daerah khusus seperti DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Timur sistem pengadaan tenaga ahli tidak flat.
"Jabar itu tambah dari 100 jadi 120 anggota. Jatim nambah, DKI nambah dari UU yang biasa jadi kekhususan jadi 106 berarti boleh ada perbedaan," jelasnya.
Menurut Syarif, revisi PP 12/2018 itu merupakan usulan dari DPRD daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Baca Juga
Soal Anggota DPRD DKI Miliki Tenaga Ahli, Begini Kata Fraksi Golkar
"Dia sudah paham bahwa DKI perlu ditambah iya karena penduduknya banyak seperti jabar, PP 12 itu sama rata anggota DPRD yang jumlahnya 45 segitu," tutur dia.
Diketahui, DPRD DKI mengusulkan agar setiap anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih masa jabatan 2019-2024 memiliki tenaga ahli yang dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Usulan tersebut diutarakan dalam rapat internal tertutup DPRD DKI yang membahas penyusunan ranancangan peraturan tata tertib (Tatib) periode 2019-2024.
Baca Juga
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi menjelaskan bila tenaga ahli harus memiliki kriteria yang bisa membantu setiap anggota dewan untuk membahas lebih detail terkait APBD DKI.
"Itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail, kan background anggota dewan beda. Tapi tetap harus ada kriteria, bukan asal, bukan karena anaknya. Tapi harus ada kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Suhaimi, Selasa (3/9). (Asp)
