Kemenag Upayakan Proses Imigrasi Jamaah Haji di Indonesia

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 28 Desember 2017
Kemenag Upayakan Proses Imigrasi Jamaah Haji di Indonesia

Sejumlah calon jemaah calon haji asal Jawa Barat mendengarkan bimbingan dari panitia penyelenggara ibadah haji saat tiba di Asrama Haji (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Agama akan mengupayakan proses imigrasi terhadap jamaah haji seperti pengambilan data sidik jari, foto diri, pindaian paspor dan lainnya bisa dilakukan di Tanah Air. Selama ini, proses imigrasi haji dilakukan setibanya jamaah haji dari Indonesia di Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah atau King Abdul Aziz Internationl Airport (KAAIA) Jeddah.

"Kami sedang mengupayakan agar proses imigrasi bisa dipindahkan di Tanah Air, agar jamaah tidak terlalu lama menunggu di kedua bandara tersebut," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (27/12).

Keinginan itu, kata dia, telah disampaikan kepada Menteri Haji Arab Saudi Mohammad Saleh Bin Taher Banten. Selain persoalan pengambilan data imigrasi, Menag juga membahas isu besar seputar nota kesepahaman penyelenggaraan ibadah haji 1439 Hijriyah/ 2018 Masehi.

Menurut politisi PPP itu, sejumlah hal sedang diperjuangkan Kemenag dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Haji 2018, seperti penambahan jumlah makan yang bisa disediakan bagi jamaah selama berada di Makkah.

Kementerian Agama juga sedang berusaha memperbaiki sistem sewa hotel di Madinah. Perbaikan sistem sewa dilakukan agar ada kepastian setiap jemaah tinggal di hotel-hotel di dalam wilayah Markaziyah yang berjarak tidak lebih dari 700 meter dari Masjid Nabawi.

"Kami juga mengusulkan penambahan jumlah petugas haji, khususnya tim kesehatan guna menangani jemaah sakit dan lansia," kata Lukman.

Menag Lukman juga meminta Menteri Haji Arab Saudi untuk menambah daya tampung tenda di Mina berikut sarana toiletnya. (*)

Sumber: ANTARA

#Ibadah Haji #Menteri Agama #Lukman Hakim Saifuddin
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
KPK mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Indonesia
Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah
Salah satu penyebabnya ialah budaya berbagi di acara pernikahan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah
Berita Foto
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Indonesia
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Indonesia
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Indonesia
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Dari total BPIH 2025, sebesar Rp55.431.750,78 dibayar langsung oleh jamaah (Bipih), sementara sisanya sebesar Rp33.978.508,01 ditanggung oleh nilai manfaat dana haji
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Bagikan