Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Anies Baswedan menghapus anggaran pengadaan tanah dan pembangunan trotoar dalam anggaran APBD tahun 2020 agar dialokasikan untuk penanganan COVID-19.
Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membutuhkan dana sebesar Rp5 triliun untuk penanganan virus corona di ibu kota.
"Jika Pemprov DKI benar-benar ingin menyediakan Rp 5 triliun untuk penanganan covid-19, maka Pak Gubernur harus berani menghapus anggaran pengadaan tanah dan pembangunan trotoar," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/2).
Baca Juga:
Antisipasi Lonjakan Pasien COVID-19, Wisma Atlet Bisa Operasikan Dua Tower Tambahan
Dikutip dari apbd.jakarta.go.id, pengadaan tanah oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota senilai Rp1,5 triliun. Sementara pembangunan trotoar di Dinas dan Suku Dinas Bina Marga sebesar Rp1,2 triliun. Total keduanya mencapai Rp2,7 triliun.
Dengan pengosongan anggaran tanah dan trotoar itu, ia yakin anggaran itu dapat membantu Pemda DKI dalam penanganan kesehatan, dampak ekonomi, bantuan sosial, dan jaring pengaman sosial.
"Lumayan banget kalau uang Rp 2,7 triliun itu bisa dialihkan untuk insentif ekonomi dan bansos," jelas Viani.
Berdasarkan surat nomor 161/-1.713 tanggal 20 April 2020, Gubernur Anies memberitahukan rincian kegiatan yang dipotong atau dihapus. Pengadaan yang dipotong ialah tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya Rp25 miliar.
Baca Juga:
Semua Orang Bisa Jadi Pembawa Virus Corona, Masyarakat Diingatkan Pentingnya Jaga Jarak
Uang puluhan miliar itu tidak cukup dipakai untuk penanganan COVID-19, sebab Anies mengklaim membutuhkan dana senilai Rp5 triliun.
"Dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat membutuhkan keberanian dan kejujuran dari pemimpinnya," tutup dia. (Asp)
