Kawal Proyek IKN, Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp 37,5 Miliar


Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)
MerahPutih.com - Komnas HAM mengajukan tambahan anggaran senilai Rp37,15 miliar dalam rangka mengawal proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) tahun 2025.
Pengajuan ini disampaikan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).
"Komnas HAM berharap komisi III memberi dukungan untuk realisasi usulan tambahan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp37,15 miliar," kata Atnike.
Baca juga:
Polri Butuh Tambahan Anggaran Rp 60,64 Triliun
Lebih jauh Atnike menjabarkan, penggunaan tambahan anggaran itu juga dialokasikan untuk tiga rencana kerja yang akan dimulai tahun 2025 mendatang.
Baca juga:
Otorita IKN Minta Anggaran Rp 29,8 Triliun di 2025, Pengamat: Rentan Tindakan Korupsi
Pertama, kata Atnike terkait rencana pembangunan IKN agar bekesesuaian dengan HAM. Kedua, penguatan pelaksanaan institusi Komnas HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Baca juga:
Ribuan Anggota dan Jenderal Pindah ke IKN, Polri Butuh Dana Puluhan Miliar
Sementara yang ketiga penguatan kelembagaan melalui pembangunan infrastruktur yaitu renovasi gedung Komnas HAM.
"Dan juga 6 kantor sekretariat Komnas HAM di provinsi yaitu di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo

Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya

Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
