Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Wakil Presiden Indonesia Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno kurang sreg dengan adanya konsesl Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bersyariah.
Diri menilai mengenai syariah atau tidaknya ada pada pribadi seseorang yang menjalankan agama Islam.
Baca Juga: Ijtima Ulama IV Rekomendasikan NKRI Bersyariah, Politisi PKB: Silakan ke Negara Lain
"NKRI bersyariah saya tidak tahu itu. Yang penting NKRI itu berpancasila, ya. Landasannya Pancasila, ideologinya Pancasila, yang lain-lain kalau bicara syariah itu pada pribadi, seorang Islam secara Islam dilaksanakan," kata Try saat acara di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (12/8)
Menurutnya, berdasarkan Pancasila setiap warga negara di Indonesia diberikan kebebasan untuk menjalani keyakinan agamanya masing-masing.
"Seorang Kristen melaksanakan ajaran Kristen. Seorang Budha melaksanakan ajaran Budha. Seorang Hindu melaksanakan Hindu. Itu sangat bebas, tidak boleh diganggu. Itu ibadah terhadap NKRI," kata Try.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Tegaskan Jaga Keutuhan NKRI adalah Fitrah Umat Islam Indonesia
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengatakan, tidak ada NKRI bersyariah.
Gus Solah mengatakan, dulu sila pertama yang berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret dan hanya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dulu, Undang-Undang Dasar juga mengandung kata syariah.
"Sekarang tidak ada. Jadi tidak ada juga istilah NKRI bersyariah. Bukan berarti kita juga anti syariah Islam, tidak," jelasnya.
Menurutnya syariat Islam telah dijalankan di Indonesia walaupun tanpa konsep NKRI bersyariah.
"Syariah Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah, tanpa istilah NKRI Bersyariah, jalan kok syariah Islam. Jadi tidak perlu ada istilah itu," jelasnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Serukan NKRI Bersyariah
Seperti diketahui, istilah NKRI Syariah muncul saat Ijtima Ulama IV dan Pertemuan Tokoh Nasional di Lorin Sentul Hotel, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019). Hal itu dilontarkan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. (Knu)
