Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina buka suara mengenai wacana Pemerintah DKI memberikan subsidi terhadap program In Vitro Fertilization (IVF) untuk membantu pasangan yang kesulitan hamil di Jakarta.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus melakukan kajian untuk mendalami kebijakan tersebut, beserta kemungkinannya untuk diterapkan di DKI Jakarta.
"Katakanlah, tadi misalnya secara gamblang apakah bisa kemudian disubsidi gitu ya program IVF dari Pemprov DKI Jakarta. Itu sepertinya menurut saya butuh kajian yang lebih lanjut," katanya Sabtu (25/7) lalu.
Beberapa hal terkait dengan program IVF yang perlu dikaji adalah target penerima subsidinya. Selain itu, bagaimana kelanjutannya terhadap janin-janin dan bayi-bayi yang hadir setelah orang tuanya berhasil dalam melaksanakan program tersebut.
"Begini, permasalahannya adalah ketika kita subsidi, terus kemudian berhasil hamil, kita tidak bisa lepas sampai (di) situ saja. Tapi, bagaimana kemudian juga memastikan kandungannya itu (dalam keadaan) baik untuk kemudian sampai bisa melahirkan. Itu kan permasalahannya juga berkaitan dengan penyediaan gizinya," ujar Elva.
Program ini membutuhkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan di DKI Jakarta, termasuk Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP).
"Ini perlu saya pikir didorong untuk membuat kajian terlebih dahulu. Apakah kemudian regulasinya, terus anggarannya, apakah bisa diimplementasikan di lapangan begitu," sambungnya.
Dalam acara tersebut, dipaparkan bahwa masalah infertilitas terjadi kepada 10 sampai dengan 15 persen pasangan, yaitu terdiri dari pria dan wanita di Indonesia.
Apabila isu IVF menjadi penting untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Elva mengatakan bahwa anggota-anggota DPRD di Kebon Sirih bisa mulai menyuarakannya.
Sekurang-kurangnya, para legislator dapat mendorong agar Dinkes DKI membuat kajian seputar wacananya.
"Ini bisa jadi isu yang penting dan memang harus didorong. Karena (itu) kita harus mulai bersuara mungkin di rapat-rapat DPRD begitu," katanya.
"Jadi, sepertinya bisa didorongnya dari DPRD untuk kemudian tadi yang pertama untuk Dinas Kesehatan melakukan kajiannya dulu," lanjutnya. (Asp)
