Andika Pratama
MerahPutih.com - Mabes Polri menyatakan permintaan bantuan kepada TNI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah hal wajar. Mengingat, dalam pemeliharaan Kamtibmas Polri tak mungkin bekerja sendiri.
"Coba lihat unjuk rasa di Istana, Monas dimana-mana, kita minta bantuan. Tidak ada kan Polri sendiri apalagi eskalasinya meningkat, ancamannya sudah dikalkulasi oleh Polri sehingga polri meminta bantuan. Itu sudah diatur oleh UU," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen M Iqbal di Mabes Pokri, Selasa (6/2).
Nota kesepahaman bernomor Kerma/2/I/2018 diteken oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto itu, hanyalah perbaruan kerjasama Polri-TNI sebelumnya tentang kerjasama pemeliharaan kamtibmas.
"Isinya sama saja, UU sudah mengamanatkan itu baik TNI maupun Polri. Contoh di Poso, kemarin sandera di Papua. Kita sudah kalkulasi itu. Pilkada 5 tahun lalu juga sudah begitu. TNI jelas partner yang sangat penting untuk menjaga keamanan" ucap Iqbal.
Untuk diketahui, MoU diteken oleh Kapolri dan Panglima TNI pada 23 Januari 2018 saat Rapim Polri. Intinya, TNI akan ikut serta dalam memelihara Kamtibmas yang bersifat perbantuan dalam pengamanan unjuk rasa ataupun mogok kerja, kerusuhan massa, dan penanganan konflik sosial. Polri menjelaskan keterlibatan TNI dalam pengamanan sebatas menjaga objek vital. (Ayp)
