Kasus Meningkat, Ketua DPD Sorot Penanganan COVID-19 di Luar Jawa-Bali

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah menyoroti peningkatan kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa-Bali. Masalah tersebut harus mendapatkan penanganan serius dengan penerapan PPKM serta pemberlakukan protokol kesehatan ketat harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di luar Jawa-Bali.

"Ada 20 provinsi di luar Jawa dan Bali yang mengalami kenaikan kasus Corona. Sehingga total ada 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4. Pemerintah harus memberikan fokus penanganan lebih terhadap daerah-daerah tersebut, terutama setelah kasus COVID di Jawa-Bali sudah mengalami penurunan," kata Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti di Jakarta, Selasa (3/8)

Baca Juga:

18 Ribu Kuota Bansos PPKM Kota Bandung Belum Tersalurkan

Provinsi di luar Jawa-Bali yang disebut mengalami kenaikan kasus cukup signifikan di antaranya Sulawesi Tengah, Riau, Sumut, Gorontalo, dan Kalimantan Barat. Untuk level kota/kabupaten, kenaikan terjadi di Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, Kota Banjarbaru, Kota Tarakan, Jayapura, Sikka, Berau, dan Belitung.

“Oksigen dan obat-obatan di daerah ini harus dipastikan tersedia agar perawatan terhadap pasien COVID terjamin. Jangan sampai terjadi lagi kelangkaan obat-obatan, kapasitas tempat tidur di rumah sakit, dan berbagai sarana di fasilitas kesehatan. Kepala daerah harus cermat dan tanggap,” tegas LaNyalla.

Tidak itu saja, LaNyalla juga mengimbau daerah-daerah tersebut meniru kebijakan yang diterapkan di Jawa-Bali. Terutama, kebijakan fasilitas kesehatan di Jawa-Bali.

Ia mengapresiasi terjadinya penurunan kasus COVID di NTT, Lampung, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah. LaNyalla berharap kemajuan tersebut bisa diikuti di daerah lain.

"Sambil kita semua terus mewaspadai perkembangan virus Corona varian Delta yang memiliki transmisi penularan yang lebih cepat, terutama karena varian ini cepat sekali membuat penurunan saturasi oksigen," ucapnya.

LaNyalla mendukung rekomendasi pemerintah yang menyarankan agar pasien COVID berisiko tinggi dirawat di fasilitas isolasi terpusat, khususnya bagi yang tinggal serumah dengan ibu hamil atau orangtua yang memiliki penyakit penyerta (komorbid).

"Karena banyak dilaporkan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri meninggal dunia akibat mengalami perburukan saturasi oksigen. Isolasi terpusat bisa menurunkan risiko kematian, dan pemerintah daerah perlu menyiapkan lokasi serta sarana yang memadai," tutup LaNyalla. (Pon)

Baca Juga:

Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4