Kasus Corona Melonjak, PAN DKI: Bioskop Jangan Buka Dulu

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 Juli 2020
Kasus Corona Melonjak, PAN DKI: Bioskop Jangan Buka Dulu

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Lukmanul Hakim. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Lukmanul Hakim menolak beroperasi kembali tempat hiburan bioskop di ibu kota di tengah meroketnya kasus virus corona.

Hakim pun meminta Pemprov DKI untuk menimbang ulang lagi keputusan memberi lampu hijau dibukanya hiburan bioskop.

Baca Juga

PSBB Mau Berakhir, PKS Minta Anies Tak Buka Tempat Hiburan Malam

"Kalo angka corona di Jakarta makin tinggi ya jangan dulu lah bioskop dibuka," kata Hakim usai sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (14/7).

Sekarang ini kasus COVID-19 di Jakarta melonjak secara signifikan dengan positivity rate 10,5 persen. Bahkan DKI mencapai rekor tertinggi kasus positif corona pada Minggu (12/7) lalu yaitu sebanyak 404 kasus dalam waktu sehari.

Menparekraf pastikan bioskop terapkan protokol kesehatan (Antara/Birkom Kemenparekraf)
Menparekraf pastikan bioskop terapkan protokol kesehatan (Antara/Birkom Kemenparekraf)

Melihat kondisi COVID-19 seperti itu, menurut Hakim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus berfikir ulang lagu untuk membuka bioskop.

Tak hanya itu anggota Komisi A ini pun menyarankan agar belajar mengajar juga untuk sekarang ini tidak di sekolah dulu dengan melihat melonjaknya penyakit corona. Karena yang ia takutkan akan menjadi klaster baru kasus corona di bioskop dan sekolah.

"Jangan dulu dibuka itu bioskop, sekolah, tempat hiburan juga jangan, nanti timbul klaster baru, Ini kan COVID-19 makin tinggi kan, nanti malah menjadi persoalan lagi," sambungnya.

Pria berdarah Aceh ini juga meminta Pemprov DKI harus kembali menerapkan PSBB jika kasus corona di Jakarta terus meningkat.

Ia pun mengingatkan bahwa Pemprov DKI untuk tetap mengedepankan keselamatan warganya. Untuk itu, kembali PSBB yang sangat ketat dengan protokol kesehatan selama pandemi patut diterapkan oleh Pemprov DKI.

"Kedepan harapan kami ke pak Gubernur kalo angka nya semakin tinggi ya harus dikembalikan ke PSBB, keselamatan, kesehatan warga Jakarta paling utama," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 140 tahun 2020 tentang pembukaan bioskop. Dalam SK tersebut disebutkan maksimal penonton bioskop diwajibkan hanya 50 persen dari kapasitas.

Baca Juga

Kasus Corona Meroket, DPRD Minta Anies Berani Rem Darurat PSBB Transisi

Pengunjung juga wajib menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak juga wajib dilakukan, baik oleh karyawan bioskop maupun pengunjung. Pengelola bioskop juga mengharuskan menyediakan hand sanitizer.

Pengelola juga diminta untuk tidak melayani pengunjung yang datang tidak menggunakan masker. Dengan adanya lampu hijau dari Pemda DKI itu Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) telah bersepakat untuk beroperasi kembali bioskop pada 29 Juli 2020 mendatang. (Asp)

#Bioskop #Partai Amanat Nasional #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan