Kapolri Pastikan Pengobatan Korban Bom Makassar Ditanggung Negara

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 29 Maret 2021
Kapolri Pastikan Pengobatan Korban Bom Makassar Ditanggung Negara

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: MP/Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perkembangan kondisi korban aksi bom di Gereja Katedral di Makassar yang terjadi pada Minggu (28/3) pagi.

“Terkait korban yang luka, yang ada di Makassar, saat ini 13 orang ada di RS Bhayangkara, 2 di RS Siloam, dan 4 sudah melaksanakan rawat jalan,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Senin (29/3).

Baca Juga

Gereja Katedral Makassar Diserang Teroris, Umat Katolik Tak Akan Panik dan Gentar

Untuk 13 korban di RS Bhayangkara, termasuk Kosmas, security yang menghentikan aksi bomber, sudah dirawat di ruang rawat biasa.

Sedangkan dua orang masih di ICU, namun telah dioperasi luka bakar sehingga menunggu pemulihan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Humas Polri

Mantan Kabareskrim itu memastikan biaya pengobatan korban ditanggung negara. Oleh karena itu, nanti akan dilakukan langkah-langkah pengobatan

"Kami tetap mengimbau, terkait dengan adanya isu-isu dan upaya pencegahan akan terus kita kuatkan sehingga masyarakat tidak mudah terpapar doktrin-doktrin terorisme,” sambungnya.

Salah satu sekuriti gereja, Kosmas yang menghadang pelaku yang hendak masuk ke dalam, kondisinya baik.

Saat itu di dalam gereja masih banyak jemaah yang baru saja menyelesaikan ibadah misa.

Kosmas kini dirawat akibat mengalami luka bakar.

"Kondisinya (Kosmas) sekarang masih dalam perawatan, mengalami luka bakar dan ini memerlukan perawatan yang intensif dan kita sudah memberikan perawatan yang terbaik. Tadi lukanya luka bakar di bagian tangan, badan," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan ditemui di RS Bhayangkara, Makassar, Senin (29/3). (Knu)

Baca Juga

Sikapi Bom di Katedral, Muhammadiyah: Jauhi Benih Saling Curiga dan Prasangka Satu Sama Lain

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #Kapolri Listyo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Bagikan