Soffi Amira
MerahPutih.com - Persoalan mafia tanah jadi pekerjaan institusi Polri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk dibereskan.
Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo memastikan, akan memberantas kejahatan mafia tanah. Hal itu dikatakan Kapolri usai mendapatkan kunjungan dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Mabes Polri, Jumat (8/11).
“Kami melakukan langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah,” kata Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat, Jumat (8/11).
Berdasarkan pertemuan ini, kata Kapolri, pihaknya akan membentuk satgas bersama untuk mendukung kerja dan program-program Menteri ATR/BPN.
Baca juga:
Tak Sejalan dengan Prabowo, Kapolri Didesak Copot Kapolda yang Cawe-cawe di Pilkada 2024
“Kami akan support penuh dengan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program, kebijakan dari bapak ATR,” ujarnya.
Sementara itu, Nusron Wahid selain dalam rangka silaturahmi, kunjungan ini membahas isu-isu kejahatan pertanahan.
Dirinya mengakui Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu dirinya menggandeng Polri dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan hukum.
“Karena jajaran kepolisian ini pasukannya lengkap, punya dimensi hukum, punya dimensi pengamanan. Kami butuh dua-duanya, yaitu butuh hukum dan butuh pengamanannya,” tutur Nusron.
Baca juga:
Menurut Nusron, keberadaan pihak kepolisian sangat-sangat diperlukan pada saat melakukan eksekusi pemberantasan mafia tanah.
Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak-hak perdata, juga menjadi penilaian positif bagi para investor untuk berinvestasi.
“Agar tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah mafia tanah yang setiap hari dengan berbagai akal mengugat status pertanahannya,” jelas Nusron.
Dirinya menegaskan telah bersepakat dengan Kapolri bahwa tidak ada toleransi dengan para mafia tanah. Untuk itu, pada saat diproses secara hukum akan dijerat pasal berlapis.
“Kami akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara. Kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat,” jelas poltikus Golkar ini. (knu)
