Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) rampung menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap dua terperiksa yakni Kepala Biro Perencanaan Arif Waluyo dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Juliharto, Selasa (23/11).
Hasilnya, Arif dan Juliharto terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa mengabaikan kewajiban membimbing insan komisi yang dipimpin dalam melaksanakan tugas dan tidak menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas.
“Menghukum para terperiksa dengan sanksi ringan berupa permintaan maaf secara tertutup,” kata ketua majelis sidang etik Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (23/11).
Baca Juga:
Suap Izin di Konawe, KPK Mulai Periksa Pimpinan Perusahaan Tambang Nikel
Arif dan Juliharto secara struktural membawahi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan Bendahara Penerimaan.
Namun, keduanya belum memiliki program pembinaan dan bimbingan bagi para bendahara tersebut.
Albertina menjelaskan, pada tanggal 9 September 2020, Inspektorat KPK mengeluarkan Laporan Manajamen Semester I Tahun Anggaran 2020. Dalam laporan itu terdapat selisih kas sejumlah Rp 33.437.894.
"Dalam laporan tersebut memuat rekomendasi kepada manajemen KPK agar pengendalian pengelolaan uang persediaan (UP) dapat dilaksanakan dengan baik dan revolving uang persediaan tidak terhambat," ujarnya.
Sehingga, kata Albertina, uang pajak dan pembayaran langsung bendahara tidak lagi digunakan sebagai uang muka dan BPP Penindakan dapat menyetorkannya tepat waktu sesuai peraturan.
Baca Juga:
Ditangkap dan Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Lawan KPK di PN Jakarta Selatan
Albertina juga mengungkapkan bahwa BPP Penindakan Aries Ricardo Sinaga pernah meminta kepada Arif untuk diganti dengan orang lain sebagai BPP Penindakan 2. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Arif. Arif saat itu beralasan masih terdapat selisih kas yang menjadi tanggung jawab Aries Ricardo Sinaga.
"Padahal pergantian bendahara tersebut dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku,” imbuh Albertina.
Kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHPDTT) oleh Inspektorat ditemukan selisih kas sebesar Rp 253.624.026. Angka itu meningkat dibandingkan dengan Laporan Manajemen Semester I Tahun Anggaran 2020, di mana terdapat selisih kas sebesar Rp 33.437.894.
Atas perbuatannya, Arief dan Juliharto terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) huruf g dan Pasal 7 Ayat (1) huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (Pon)
Baca Juga:
Respons KPK Atas Kritik Eks Penyelidik Soal Kebiasaan Buruk Era Firli Bahuri
