Jumlah Penduduk Indonesia Hingga Desember 2020 Lebih dari 270 Jiwa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Januari 2021
Jumlah Penduduk Indonesia Hingga Desember 2020 Lebih dari 270 Jiwa

Ilustrasi - Pendampingan Sensus Penduduk oleh BPS Kota Magelang kepada jajaran

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 lebih dari 270 Juta Jiwa.

Jumlah tersebut merupakan data penduduk terbaru berdasarkan sinkronisasi hasil Sensus Penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan (Adminduk) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

Baca Juga:

Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19

"Jumlah penduduk Indonesia Semester II 2020 yang telah diintegrasikan dengan data hasil sensus penduduk berjumlah 271.349.889 jiwa," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Rilis Bersama Data Sensus Penduduk 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020, Kamis (21/1).

Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk perempuan mencapai 134.229.988 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 137.119.901 jiwa, serta ada 86.437.053 kartu keluarga.

Berdasarkan sebaran penduduk, Pulau Jawa menduduki posisi teratas dengan jumlah penduduk yang paling banyak yakni 55,94 persen, diikuti Sumatera 21,73 persen, Sulawesi 7,43 persen, Kalimantan 6,13 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,57 persen, Papua 2,02 persen, dan Maluku 1,17 persen.

Secara rinci, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 47,1 juta jiwa, diikuti Jawa Timur dengan 41,04 juta jiwa, Jawa Tengah 37,10 juta jiwa, Sumatera Utara 15,14 juta jiwa, dan Banten 11,64 juta jiwa.

Ilustrasi penduduk miskin kota
Ilustrasi penduduk miskin perkotaan (Foto Antara/Widodo S. Jusuf)

Ada pun lima provinsi dengan penduduk terendah yakni Kalimatan Utara (0,68 juta jiwa), Papua Barat (1,15 juta jiwa), Gorontalo (1,19 juta jiwa), Maluku Utara (1,30 juta jiwa), dan Kepulauan Bangka Belitung (1,43 juta jiwa).

Sementara itu berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 270.203.911 jiwa.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan jumlah penduduk Indonesia hasil SP2020 diperoleh melalui proses panjang dari hasil Sensus Penduduk Online, pendataan di lapangan yang kemudian disinkronisasi dengan data Adminduk. Dengan demikian, data hasil Sensus Penduduk 2020 dan data Adminduk kini sudah menyatu.

"Melalui proses sinkronisasi dan juga menggunakan input data dari Sensus Penduduk 2020, maka jumlah penduduk dari Adminduk pada Desember 2020 adalah 271,35 juta jiwa. (Jumlah) penduduk hasil SP2020 merujuk pada September 2020, sementara data Adminduk mengacu pada Desember 2020," katanya.

Suhariyanto mengatakan kenaikan jumlah penduduk yang tercatat itu terjadi karena adanya kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,14 persen dari bulan September ke Desember 2020.

Baca Juga:

Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai

Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.

"Jika dibandingkan dengan sensus penduduk terdahulu kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan," tutup Suhariyanto. (Pon)

#Jumlah Penduduk #Sensus Penduduk #Jumlah Penduduk Indonesia #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Humas KemenPAN-RB menjelaskan sejauh ini tidak ada aturan soal sanksi bagi instansi pusat atau daerah yang tidak mematuhi ketentuan dalam SE.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Indonesia
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 April 2026
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
Bagikan