Jubir RIDO Bela RK Jelaskan Maksud Wacana Balai Kota Pindah ke Jakarta Utara

MerahPutih.com - Wacana Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan kamil (RK) atau Bang Emil memindahkan balai kota dari Jalan Medan Merdeka Selatan ke kawasan Jakarta Utara dinilai imajinasi semata.

Juru bicara pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Mulya Amri mengatakan, kurang tepat kalau disebutkan Ridwan Kamil-Suswono berencana memindahkan Balai Kota dari Jalan Medan Merdeka Selatan ke Jakarta Utara.

"Yang betul adalah Ridwan Kamil-Suswono ingin melakukan studi penyatuan fungsi-fungsi pemerintahan Provinsi Jakarta agar berada dalam satu lokasi yang terintegrasi," kata Mulya di Jakarta, Senin (18/11).

Mulya menuturkan apa yang disampaikan RK mengenai pemindahan fungsi pemerintahan sebenarnya merupakan lontaran ide yang disampaikan di sebuah forum terbatas.

Baca juga:

Ridwan Kamil Ingin Sulap Rawa Badung Jatinegara Jadi Lokasi Wisata Baru

"Apa yang pernah disampaikan Ridwan Kamil terkait poin-poin di atas sifatnya adalah lontaran gagasan yang disampaikan di sebuah forum terbatas, yang kemudian diangkat oleh media dan diangkat lagi oleh Paslon nomor 03 dalam debat Pilgub tanggal 17 November," ucapnya.

Namun, lanjut Mulya, berbekal pengalaman panjang RK sebagai arsitek dan teknokrat ulung yang sukses menata Bandung dan Jawa Barat, ide ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan Jakarta yang kompleks dan dinamis.

Meski menuai berbagai tanggapan, Mulya menegaskan langkah yang digagas RK ini merupakan visi tata kota yang matang, berorientasi pada efisiensi layanan publik dan pemerataan aktivitas di seluruh wilayah Jakarta.

Saat ini, ungkap Multya berbagai kantor dinas dan BUMD Jakarta tersebar di lokasi-lokasi berbeda seperti Medan Merdeka Selatan, Taman Jatibaru, Cililitan, dan Gatot Subroto. Dengan menyatukan fungsi-fungsi ini, lanjut dia, diharapkan koordinasi pemerintahan menjadi lebih mudah, efisien, dan responsif.

Baca juga:

Video Jokowi 'Saya, Ridwan Kamil' Viral, RK Sebut Penegasan Dukungan Untuknya

"Fungsi-fungsi pemerintahan Jakarta perlu saling berkoordinasi secara erat. Idealnya fungsi-fungsi ini berada di suatu lokasi agar koordinasi antar sektor atau fungsi berjalan lancar," ujar Mulya.

Menurutnya, konsep ini sejalan dengan model kota-kota besar dunia seperti Tokyo, Seoul, dan Paris, yang melokalisir kantor pemerintahan dipusatkan dalam satu kawasan untuk mempercepat kolaborasi dan mempermudah aksesibilitas publik.

Salah satu lokasi yang diusulkan adalah Kompleks Kemayoran di Jakarta Utara, dengan koridor menuju Ancol. Mulya menjelaskan bahwa kawasan ini memiliki keunggulan strategis, terutama dalam hal kepemilikan lahan pemerintah serta akses transportasi yang terus dikembangkan, termasuk jalur KRL dan MRT yang direncanakan mencapai Kampung Bandan.

"Daerah ini masih relatif sepi dan berpotensi untuk dikembangkan agar sebaran aktivitas Jakarta lebih merata, sesuai dengan prinsip keadilan tata ruang," jelas Mulya.

Baca juga:

Kawasan Balai Kota Jakarta Macet Imbas Demo UMP Buruh

Meskipun begitu, Mulya menegaskan bahwa Balai Kota di Medan Merdeka Selatan akan tetap menjalankan perannya secara formal, terutama untuk menerima tamu dan acara resmi. "Balai Kota Jakarta di Jl. Medan Merdeka Selatan akan tetap berfungsi sebagai Balai Kota secara formal," katanya.

Mulya menjelaskan gagasan ini muncul dari pemahaman tata kota yang mendalam dan studi-studi dari berbagai contoh sukses di kota besar lain. Oleh karenanya, lanjut dia, ide ini masih dalam tahap wacana awal dan membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum diimplementasikan.

"Karena sifatnya masih berupa lontaran gagasan, perlu distudi lebih lanjut. Sehingga, masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa paslon RIDO berencana memindahkan Balai Kota," tandas Jubir RIDO itu. (Asp)