JPU Tanggapi Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte Pekan Depan

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) akan menyampaikan pendapat atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte, pasa Senin (16/11) pekan depan.

"Atas keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum, kami akan mengajukan pendapat secara tertulis dan untuk itu kami mohon waktu sampai satu minggu," kata JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/11).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi yang berlangsung hari ini, kuasa hukum Napoleon menyebutkan perkara yang menjerat kliennya adalah rekayasa palsu. Pasalnya, Napoleon disebut menerima uang senilai 200 ribu Dolar Singapura dan 270 ribu Dolar Amerika Serikat.

Baca Juga:

Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara

"Penerimaan uang sejumlah Sin$200 ribu dan US$270 ribu untuk pengurusan penghapusan red notice adalah merupakan rekayasa perkara palsu," kata kuasa hukum Napoleon, Santrawan T Pangarang saat membacakan eksepsi.

Santrawan menyebut tidak ada penjelasan secara rinci dari JPU terkait kegiatan pemberian uang terhadap Napoleon yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri. Dia berdalih, jika keberadaan tanda terima atau kwitansi tanda terima uang tidak untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.

"Keberadaan kwitansi tanda terima uang baik secara langsung maupun tidak langsung sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte," ujarnya.

Selain itu, Santrawan juga menyinggung soal keterangan sejumlah saksi dalam proses penyidikan perkara yang menjeratnya. Santrawan turut mengutip Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra tanggal 6 Agustus 2020. Menurutnya, tidak ditemukan fakta penerimaan uang kepada Napoleon.

"Bahwa tidak ada keterangan kesaksian yang termuat di dalam keseluruhan BAP dari saksi Joko Soegiarto Tjandra yang menerangkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari ia Terdakwa terhadap penyerahan dan penerimaan uang sebagaimana kwitansi tanggal 27,28,29 April 2020, serta 4 Mei, 12 dan 22 Mei 2020," jelas Santrawan.

Untuk itu, Santrawan meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh eksepsi yang dibacakan. Bahkan, kubu Napoleon juga meminta agar hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum.

"Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera melepaskan Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dari dalam Tahanan," kata Santrawan.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa

Untuk diketahui, Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar Djoko Tjandra. Uang itu diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Irjen Napoleon diduga melakukan upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri. (Pon)

Baca Juga:

Irjen Napoleon Disebut Ungkap Dugaan 'Setoran' untuk 'Petinggi Kita', Mabes Polri: Tak Ada Di BAP