Jokowi Minta Kurikulum SMK Dirombak Sukseskan Investasi di Bidang SDM
Presiden Jokowi memimpin Ratas tentang Pembangunan SDM, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11) (setkab)
Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini pemerintah akan masuk ke tahapan investasi di bidang SDM (Sumber Daya Manusia). Hal itu dilakukan setelah tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur telah berjalan dan mulai banyak yang sudah selesai serta sudah menampakkan hasil.
“Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11).
Untuk mensukseskan investasi di bidang SDM terebut, ada dua kunci utama. Pertama, perbaikan sistem pendidikan terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Jokowi menyebutkan, dalam 4 tahun terakhir ini pemerintah telah memulai langkah-langkah perombakan dan perbaikan di dalam sistem pendidikan vokasi. Namun diakui Presiden, jika langkah itu belum secara full melakukan perombakan besar-besaran.
“Perombakan yang kita lakukan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi terutama untuk guru-guru, saya melihat juga sudah dimulai. Tetapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar, dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan secara besar-besaran,” tegas Presiden.
Kedua, adalah peningkatan keterampilan pencari kerja dan juga pekerja melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi. Presiden meminta tahun depan juga dilakukan besar-besaran mengenai hal tersebut.
“Saya melihat misalnya di Kementerian PUPR, program sertifikasi untuk para pekerja, saya melihat juga sesuatu yang sangat bagus, tetapi memang jumlahnya masih kecil,” terang Presiden dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.
Menurut Presiden, program sertifikasi ini perlu melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan termasuk melibatkan pesantren-pesantren, sehingga diharapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama tetapi juga bekal keterampilan.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhut B.Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Selain itu juga tampak hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti Mohamad Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Polda Metro Gelar Perkara Khusus Tunjukkan Ijazah Asli, Jokowi: soal Maaf Urusan Pribadi