Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Angka kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggi di tengah kenaikan harga BBM.
Dari survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI), masyarakat yang menyatakan merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja Jokowi sebagai Presiden yang mencapai 62,6 persen.
Direktur Eksekutif IPI Burhanudin Muhtadi menerangkan, ada 16,3 persen masyarakat menyatakan sangat puas dan 46,3 persen menyatakan cukup puas terhadap kinerja Jokowi sebagai presiden.
Baca Juga:
Kapolda Metro Peringatkan Anak Buahnya Tangani Kemacetan akibat Demo BBM
"Dengan kata lain, masyarakat yang menyatakan puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai hampir 63 persen," kata Burhanudin dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/9).
Sedangkan yang kurang puas ada sebanyak 27,2 persen dan yang tidak puas sama sekali ada sebanyak 8,1 persen.
Bila ditotal masyarakat yang menilai kinerja Presiden Jokowi tidak memuaskan ada sebanyak 35,3 persen.
Menurutnya, Jokowi menggunakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya yang tinggi di bulan Agustus lalu untuk mengambil keputusan yang tidak menyenangkan banyak pihak.
Dengan begitu, penurunan terhadap tingkat kepuasan kinerjanya tidak akan drastis, karena tingkat kepuasan di Agustus sudah kembali sebelum adanya pandemi.
Namun, bila Jokowi melakukan kebijakan kenaikan harga BBM di bulan Mei 2022, dengan angka tingkat kepuasan kinerja mencapai 58,1 persen, maka yang terjadi akan lain lagi.
Otomatis, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden akan berada di bawah 50 persen.
Itu alasan Burhanudin menyebutkan bahwa kebijakan yang diambil presiden dilakukan saat approval rating sedang tinggi. Lain kalau dilakukan di bulan Mei sebab saat itu approval rating-nya sedang 58,1 persen.
"Kalau dilakukan saat itu, otomatis approval rating presiden sudah di bawah 50 persen. Di bawah batas psikologis,” jelas Burhanudin Muhtadi.
Baca Juga:
Harga BBM Tak Kunjung Turun, Jutaan Buruh Bakal Mogok Massal Akhir November
Ketepatan Jokowi lainnya, menurut Burhanudin, kebijakan ini diputuskan jauh sebelum dilakukannya Pemilu 2024.
Ia tidak bisa membayangkan, kalau APBN akhirnya jebol di tahun 2023 akibat subsidi BBM yang begitu besar.
Kemudian tidak ada cara lain untuk menyelamatkan APBN selain menaikkan harga BBM, maka akan muncul dampak politik yang cukup besar menjelang 1 tahun sebelum 2024.
Karena, partai-partai pendukung pemerintah mungkin tidak mau masuk atau diasosiasikan sebagai bagian pemerintah ketika kebijakan itu diambil saat mendekati masa Pemilu 2024.
Namun, 51,1 persen masyarakat masih menilai sangat buruk kondisi perekonomian saat ini.
Angka ini meningkat tajam dibanding temuan Indikator Politik Indonesia akhir bulan lalu, yaitu 39,2 persen.
Sekadar informasi, survei nasional Kenaikan Harga BBM Pengalihan Subsidi BBM dan Approval Rating Presiden dilakukan di rentang 5-10 September 2022.
Populasi survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki telepon sekitar 83 persen dari total populasi nasional.
Jumlah sampel 1.215 responden dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) atau teknik memilih sampel nomor telepon secara acak.
Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara terlatih. (Knu)
Baca Juga:
PKS Sebar Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM, Hasto Minta PKS Urus Depok
