Jokowi, Anwar Usman, hingga Gibran Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Jokowi hingga Gibran ke KPK, Senin (23/10). Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan Warga Negara Indonesia (WNI) bisa mencalonkan diri sebagai capres maupun capres sebelum usia 40 tahun menuai polemik. MK menyebut seseorang bisa ikut pilpres asalkan pernah menjabat menjadi kepala daerah.
Putusan MK tersebut berujung pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Usir Jokowi dan Gibran dari PDIP
Koordinator TPDI Erick S Paat mengatakan pihaknya melaporkan Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep atas tuduhan kolusi dan nepotisme.
"Melaporkan dugaan adanya tadi kolusi, nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain," kata Erick Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/10).
Erick menilai ada nepotisme dalam putusan MK. Menurutnya, putusan tersebut menguntungkan Gibran lantaran notabene merupakan keponakan dari Anwar Usman.
Baca Juga
"Kaitannya bahwa Presiden dengan Anwar itu ipar, karena dia menikah dengan adiknya presiden Jokowi. Nah kemudian Gibran anaknya, berarti dengan ketua MK hubungannya sebagai paman dengan ponakan," ujar Erick.
Lebih lanjut Erick menyebut Anwar Usman memberikan karpet merah bagi Gibran untuk mengikuti pilpres melalui putusan MK. Dia menilai putusan MK tidak didasari untuk mengakomodir kepentingan masyarakat.
"Seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan, dalam penanganan perkara ini.Itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara ketua MK sebagai ketua majelis hakim dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, dengan Kaesang," tutur Erick.
Dia berharap KPK menindaklanjuti laporannya. Karena menurutnya putusan MK tidak boleh berlandaskan untuk memihak kepentingan pihak tertentu. (Pon)
Baca Juga
Jokowi Dikhawatirkan Makin Terlibat dalam Pilpres 2024 Imbas Gibran Jadi Cawapres
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa