Andika Pratama
MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan Warga Negara Indonesia (WNI) bisa mencalonkan diri sebagai capres maupun capres sebelum usia 40 tahun menuai polemik. MK menyebut seseorang bisa ikut pilpres asalkan pernah menjabat menjadi kepala daerah.
Putusan MK tersebut berujung pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Usir Jokowi dan Gibran dari PDIP
Koordinator TPDI Erick S Paat mengatakan pihaknya melaporkan Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep atas tuduhan kolusi dan nepotisme.
"Melaporkan dugaan adanya tadi kolusi, nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain," kata Erick Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/10).
Erick menilai ada nepotisme dalam putusan MK. Menurutnya, putusan tersebut menguntungkan Gibran lantaran notabene merupakan keponakan dari Anwar Usman.
Baca Juga
"Kaitannya bahwa Presiden dengan Anwar itu ipar, karena dia menikah dengan adiknya presiden Jokowi. Nah kemudian Gibran anaknya, berarti dengan ketua MK hubungannya sebagai paman dengan ponakan," ujar Erick.
Lebih lanjut Erick menyebut Anwar Usman memberikan karpet merah bagi Gibran untuk mengikuti pilpres melalui putusan MK. Dia menilai putusan MK tidak didasari untuk mengakomodir kepentingan masyarakat.
"Seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan, dalam penanganan perkara ini.Itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara ketua MK sebagai ketua majelis hakim dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, dengan Kaesang," tutur Erick.
Dia berharap KPK menindaklanjuti laporannya. Karena menurutnya putusan MK tidak boleh berlandaskan untuk memihak kepentingan pihak tertentu. (Pon)
Baca Juga
Jokowi Dikhawatirkan Makin Terlibat dalam Pilpres 2024 Imbas Gibran Jadi Cawapres
