Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqe menilai jadwal kampanye Pemilu 2019 yang terlalu lama bisa menimbulkan masalah tersendiri.
Seperti diketahui, jadwal kampanye Pemilu 2019 mencapai delapan bulan. Menurut Jimly, Pemilu serentak haruslah dievaluasi.
"Akibat dari penjadwalan serentak pemilihan umum, menimbulkan masalah sendiri. Masalah kampanye terlalu lama, dan penyelanggaraanya menjadi makin rumit, penghitungan rumit. Apa tepat begini untuk seterusnya? Jadi pemilu serentak harus dievaluasi," kata Jimly kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/4).
Jimly menambahkan, soal Presidential Threshold yang ada juga terkesan memberatkan partai kecil.
"Maka partai yang menikmati manfaat ekor jas, hanya dua tiga partai saja. Paling banyak tiga partai. Jadi, semua partai harus menyadarai bahwa mereka semua dirugikan," jelas Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini.
Sehingga, lanjut Jimly format seperti ini haruslah dievaluasi.
"Inipun menjadi evaluasi untuk 2024. Supaya capres itu jadi dua sejak sekarang. Apalagi misal 2024, misalnya nanti Jokowi yang menang. Berarti nanti 2024 baru. Kalau prabowo menang dia mau dua kali lagi. Dengan treshold 20 persen, membelah bangsa kita jadi dua," terangnya.
Ia menilai, perpecahan di masyarakat ini sudah berlangsung lama.
"Apalagi pembrlahan ini sudah terjadi 2014, dibumbui Pilkada DKI. Ditambah 2019 lagi. Pembelahan ini sangat luar biasa. Meski ada di negara maju, tapi negara kita belum kuat. Terlalu cepat pembelahan ini. Ini harus dievaluasi," tutup Jimly. (Knu)
