Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqe menilai, hasil quick count yang selama ini beredar cenderung membuat gaduh suasana. Menurut Jimly, dalam aturannya quick count memang sudah merugikan banyak orang.
"Pertama dia diatur dua jam setelah pemungutan suara. Untuk memastikan bahwa pemilihan pemungutan suara di daerah Indonesia Timur tak terpengaruh dengan hasil quick count di barat. Kan diatur jangan melampaui batas yang merugikan hak dan kebebasan orang lain," kata Jimly kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/4).
Jimly yang juga Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini menambahkan, lembaga survei perlu dievaluasi karena menimbulkan anggapan adanya kecurangan, adanya ketidakobyektifan riset dan survei karena tak berpihak.
"Tapi dia jadi alat untuk tim kampanye dari calon sehingga ini dianggap menggiring opini. Ini terbukti mengganggu hak dan kebebasan berdemokrasi. Jadi perlu dievaluasi agar ada pengaturan lebih ketat," jelas Jimly.
Misalnya, kode etik dari lembaga survei. Jadi dipisahkan dari survei analisis obyektif dengan survei timses.
"Kalau itu tercampur aduk antara timses maka dia konsultan politik, bukan survei obyektif. Jadi harus dibedakan, kalau dia timses harus ada syarat yang lebih ketat. Misalnya bukan dua jam, tapi dua hari, misal," imbuh Jimly.
Sehingga klaim kemenangan, cukup internal saja.
"Memang lembaga survei harus dievaluasi, survei mana yang obyektif untuk kepentingan informasi dan survei mana bagian dari pihak kontestan pemilu. Itu harus dibedakan," tandas Jimly. (Knu)
