Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar dua bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan lembaga antirasuah oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Ia dinyatakan terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara. Pihak berperkara yang dimaksud yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara dan jual beli jabatan di Kota Tanjungbalai.
Majelis Etik Dewan Pengawas KPK dalam putusannya menyatakan, Lili terbukti melanggar pasal 4 ayat (2) huruf b dan pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
Baca Juga:
ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Bareskrim Polri
Lili dinilai terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahrial untuk pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjungbalai.
Sementara terkait hubungan langsung dengan pihak berperkara, Lili dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan M Syahrial terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Atas dasar itu, ia dihukum sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan.
Padahal, tindakan pimpinan KPK berhubungan dengan pihak yang berperkara termasuk ranah pidana sesuai pasal 36 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Pasal tersebut menyatakan, pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.
Ancaman pidana bagi pimpinan KPK yang melanggar pasal tersebut diatur dalam pasal 65 UU KPK. Ancaman penjara yang tertulis dalam pasal tersebut paling lama lima tahun penjara.
Namun, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, pihaknya menangani perkara sebatas untuk pelanggaran kode etik saja, bukan pidana.
"Kalau dibaca putusan baik-baik, itu jelas kami sampaikan, kami tidak masuk dalam area perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 Jo pasal 65 UU 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019," kata Tumpak ketika dikonfirmasi soal kemungkinan menjerat Lili dengan pasal pidana dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (30/8).
Merespons hasil putusan Dewas KPK tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Lili Pintauli Siregar ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Rabu (8/9).
Adapun laporan berkaitan dengan komunikasi Lili dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial, yang merupakan pihak berperkara di KPK.
"Landasan laporan ICW merujuk pada putusan Dewan Pengawas KPK yang menjelaskan secara gamblang komunikasi antara Lili dan Syahrial," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (8/9).
Baca Juga:
Kasus Suap Jual Beli Jabatan, KPK Periksa Ajudan Lili Pintauli Siregar
ICW beranggapan, tindakan Lili itu diduga melanggar pasal 36 juncto pasal 65 UU KPK. Pasal tersebut melarang pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang sedang menjalani perkara di KPK dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara.
ICW pun berharap Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk bekerja profesional dan independen dalam mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lili.
"Jika kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka ICW meminta agar kepolisian segera menetapkan Lili Pintauli Siregar sebagai tersangka," ucapnya. (Pon)
Baca Juga:
Dewas KPK Enggan Laporkan Lili Pintauli ke Polisi
