Eddy Flo
MerahPutih.Com - Keterlibatan TNI untuk membebaskan warga sipil yang disandera kelompok kriminal bersenjata di Timika, Papua masih perlu dikaji terkait dampak dan efektivitasnya.
Operasi pembebasan sandera oleh TNI berbeda dengan pendekatan lainnya. Akan tetapi, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono menegaskan prajurit TNI AD siap diterjunkan untuk mengatasi penyanderaan warga sipil di Timika. Jenderal Mulyono mengaku hingga saat ini TNI AD masih menunggu keputusan pemerintah dan DPR.
"Saya menunggu keputusan politik dari pemerintah dan DPR. Mau dibikin seperti apa Papua itu. Tapi, selama ini dan sampai saat ini kami masih mematuhi aturan. Namun, kami sudah siap untuk melaksanakan manakala dibutuhkan," kata KASAD Jenderal TNI Mulyono di Makodam Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11).
Jenderal TNI Mulyono sebagaimana dilansir Antara berpandangan kelompok yang melakukan penyanderaan itu bukan lagi kelompok bersenjata, namun kelompok separatis.
"Mereka jelas-jelas melakukan gerakan separatis dengan menantang negara, ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI serta menantang TNI. Pernyataan-pernyataan mereka memprovokasi kita dan merugikan rakyat Papua," kata mantan Pangkostrad ini.
Menurut Kasad, pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus penyanderaan tersebut dan menilai kelompok bersenjata banyak membuat pernyataan yang mengundang provokasi.
Jenderal Mulyono mengatakan tanpa payung hukum yang jelas maka TNI tidak bisa berbuat apa-apa disana. Karena itu masih merupakan ranah hukum yang hanya dapat diatasi oleh kepolisian.
Jenderal Mulyono mengatakan pihaknya akan bertindak dalam koridor hukum yang benar. Apabila Undang-Undang mengamanatkan TNI turun langsung (dalam kasus penyanderaan), maka ia mengaku siap dan sudah mempersiapkan pasukan dalam rangka membuat Papua lebih kondusif.
"Yang kita lakukan dalam upaya Papua agar kondusif. Kita ingin mengangkat derajat mereka. Artinya program-program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Papua dan menyejahterakan masyarakat Papua bisa dicapai," kata Jenderal TNI Mulyono seraya menambahkan dirinya akan memilih prajurit terbaik yang diterjunkan di Papua.
Di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, di dalam NKRI, tidak boleh ada separatis bersenjata yang dibiarkan.
"Apabila ada gerakan separatis bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa," kata Jenderal Gatot Nurmantyo usai acara penyerahan tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa (14/11).
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa berdasarkan video yang telah beredar, dengan adanya korban penyiksaan warga sampai meninggal yang terjadi di Papua, itu dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata organisasi papua merdeka (OPM).
"TNI dan Kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif, dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency. Kita (TNI-Polri) sudah mengimbau gerakan separatis bersenjata di Papua, untuk menyerahkan diri, tapi sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri, dan kita akan tetap berusaha terus sampai berhasil," pungkas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.(*)
