Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 tahun ini bakal dimeriahkan oleh beberapa Jenderal TNI dan Polri yang akan turun gelanggang. Mereka rela melepaskan karir dan jabatan di institusinya demi bisa menjadi Kepala Daerah.
Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan, disaat citra institusi TNI sentimennya positif yaitu lembaga yang paling dipercaya publik, partai politik langsung mengambil momentum tersebut untuk mengusung jenderal aktif maupun yang sudah purnawirawan.
Menurutnya, kelebihan pemimpin dari TNI dan Polri karena sosok ketegasan dan soal kedisiplinan. Namun pada saat yang sama ada kelemahan yaitu karakter pemimpin garis komando.
"Lantas muncul persoalan bagaimana mereka menyesuaikan dengan ritme tata cara kerja sipil, kepemimpinan latar belakang sipil dengan pola kerja garis putus putus, egaliter dan berbasis konsensus," kata Pangi dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Selasa (9/1).
Pangi mengakui bila demokrasi memberi peluang bagi setiap warga negara untuk ikut berkontestasi. Termasuk, dari kalangan TNI atau Polri yang sudah pensiun atau purnawirawan dari institusinya. Sebab, bagaimanapun mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
"Namun yang jadi soal adalah TNI dan Polri masih aktif. Mereka belum wajib pensiun karena belum terdaftar sebagai pasangan calon, namun sudah berselancar dengan melakukan manuver politik dan curi start kampanye terselubung dengan memakai seragam prajurit," tandasnya.
"Dan yang jelas tak boleh adalah menggunakan jejaring institusi militernya untuk dijadikan sebagai komoditas politik pemenangan,” tambah Pangi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting ini mengakui bila terjunnya TNI dan Polri ke gelanggang politik bukan fenomena baru. Saat era demokrasi terpimpin ada segi tiga emas kekuatan politik yaitu Soekarno, PKI dan Angkatan Darat.
"Akan tetapi, saat kekuatan politik Soekarno dan PKI melemah, muncul kekuatan pemenang yaitu angkatan darat," ungkapnya.
Sejak itu militer mulai berpolitik praktis lewat kendaraan sekber Golkar. Mereka tidak mengaku sebagai partai politik namun mendukung pemerintah, mesin Golkar pada waktu itu digerakkan para jenderal.
Oleh karena itu, berbicara sistem politik Indonesia tidak bisa lepas dari peran militer dalam kancah politik itu sendiri.
Pangi mewanti-wanti agar partai politik tidak coba-coba bermain mata dengan prajurit aktif, dengan cara menarik-narik dan menggoda TNI untuk masuk ke gelanggang politik. Termasuk tidak menarik-narik, menggoda atau merayu-rayu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ranah politik praktis.
"Karena Ini pertaruhan yang maha berbahaya dan tidak main-main. Bagaimana kita menjaga dan mengingatkan kembali agar TNI/Polri dan ASN menjaga netralitas. Ciri-ciri keterlibatan militer dalam politik patut kita curigai," tegasnya.
Setidaknya ada lima jenderal aktif yang siap berlaga pada Pilkada 2018. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang bakal maju sebagai bakal Calon Gubernur Sumatera Utara.
Kemudian, dari jajaran Polri yakni Inspektur Jendral Polisi Safaruddin yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Kalimantan Timur. Lalu ada Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan yang berniat maju di Pilkada Jawa Barat.
Setelah itu, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail yang maju di Pilkada Maluku 2018 serta yang terakhir Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua. (Pon)
