Menang di MK, Ini Janji Jokowi Periode Pertama yang Belum Terwujud

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 28 Juni 2019
Menang di MK, Ini Janji Jokowi Periode Pertama yang Belum Terwujud

Presiden Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah di Pandeglang, Banten. (Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya pada 27 Juni 2019 menyatakan menolak seluruh permohonan, Prabowo-Sandi terkait sengketa Pilpres. Putusan ini secara tidak langsung menetapkan calon Incumbent, Joko Widodo sebagai Presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Tak bisa dipungkiri, Jokowi sapaan akrabnya saat pertama kali maju sebagai calon presiden pada 2014 silam langsung mendapat tempat di hati masyarakat karena janji-janji kampanyenya. Begitu juga dengan periode kali ini. Ia kembali mengeluarkan janji-janji baru.

Namun, sebelum jauh melangkah ke depan. Alangkah baiknya kita menoleh sedikit ke belakang mengingat janji-janji kampanye Jokowi pada 2014 silam. Begitu banyak janji yang telah ia ucapkan dan laksanakan. Dan tak mustahil ada beberapa janji Jokowi yang hingga kini belum terwujud.

Pada artikel kali ini, MerahPutih.com mencoba merangkum beberapa janji kampanye Jokowi pada 2014 silam khusus yang belum terwujud dari berbagai sumber. Untuk lebih jelas berikut rangkumannya;

1. Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Mahasiswa dengan foto korban tragedi Mei mengikuti Peringatan 17 Tahun Tragedi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta, Selasa (12/5). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Mahasiswa dengan foto korban tragedi Mei mengikuti Peringatan 17 Tahun Tragedi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta, Selasa (12/5). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Pada helatan kampanye 2014, Jokowi sangat getol mengubar janji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia tak ingin Indonesia terus menerus dihantui masa lalu. Dikutip dari Tempo.co, menurut Jokowi kasus pelanggaran HAM masa lalu harus diusut tuntas.

"Kasus HAM itu harus dituntaskan, (dicari) siapa yang bertanggung jawab," kata Jokowi saat kampanye di depan ribuan pengusaha di ITC Surabaya, Sabtu, 28 Juni 2014 silam.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir jabatannya pada periode 2014-2019 janji ini tak terrealisasi. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani menilai arah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tangan rezim Presiden Joko Widodo cenderung gelap.

"Harapan yang sirna barangkali merupakan kalimat yang tepat dalam menggambarkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di era Presiden Joko Widodo," ujar Yati pada 20 Oktober 2018 sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

2. Buyback Indosat

Ilustrasi (Foto: Twitter @IndosatOoredoo)
Ilustrasi (Foto: Twitter @IndosatOoredoo)

Penyataan Buyback Indosat yang dilontarkan Jokowi terjadi saat Debat Capres pada 22 Juni 2014. Ia mengatakan akan membeli kembali saham perusahaan Indosat yang tergadai saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Klausulnya jelas, Indosat bisa diambil kembali, hanya belum kita ambil. Kuncinya hanya satu, kita buy back, kita beli kembali. Tapi ke depan ekonomi harus tumbuh 7 persen," janji Jokowi seperti dikutip dari beritasatu.com.

Seperti diketahui, jelang masa kepemimpinannya berakhir Jokowi masih belum mewujudkan janji tersebut. Berbagai drama soal janji ini ter lontar ke publik, mulai dari berita perusahaan Indosat terus merugi hingga lupanya sang Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

"Saya tidak ingat itu. Tetapi seperti yang saya katakan bahwa kita ingin menarik modal asing masuk. Jadi kalau kita buyback, itu kan justru kita mengeluarkan investasi yang sudah masuk itu," kata JK dikutip dari detik.com, Selasa 26 Maret 2019.

3. Hapus Ujian Nasional

Ujian Nasional Berbasis Komputer. (Foto:ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Ujian Nasional Berbasis Komputer. (Foto:ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Saat masa kampanye 2014, Jokowi dan pasangannya, Jusuf Kalla berjanji akan menghapuskan ujian nasional untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Janji itu pun sempat bikin heboh pendukungnya kala itu.

"Menurut saya UN untuk SD dan SMP lebih baik tidak ada," kata Jokowi saat menghadiri Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Hermes Palace Polonia Medan seperti dikutip dari republika.co.id, Selasa 10 Juni 2014.

Hingga kini, pemerintah Indonesia masih melaksanakan Ujian Nasional (UN). Hal ini tentu bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan Jokowi-JK kala itu.

4. Tak Hapus Subsidi BBM

Karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengisikan bahan bakar (BBM) ke dalam kendaraan pelanggan di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (15/6). (ANTARA FOTO/M N Kanwa)
Karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengisikan bahan bakar (BBM) ke dalam kendaraan pelanggan di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (15/6). (ANTARA FOTO/M N Kanwa)

Di masa kampanye pertamanya sebagai calon presiden, Jokowi menjanjikan tak akan menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu disampaikannya saat menerima dukungan dari seratusan tukang ojek yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia (IPOI) di Jalan Borobudur 18, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 Juni 2014.

"Keinginan untuk subsidi BBM saya kira tidak ada masalah. Subsidi bagi rakyat kecil adalah sebuah keharusan," ujar Jokowi menanggapi permintaan para tukang ojek dikutip dari republika.co.id.

Untuk kasus ini, Jokowi kembali mengingkari janjinya. Akhir tahun 2014 orang nomor 1 di Indonesia menghapus subsidi BBM yang dulu dijanjikannya. Alasannya, demi keuangan negara agar lebih sehat. (*)

Baca Juga: Jokowi Menang di MK, Catat Ini Janji-Janji Kampanyenya!

#Joko Widodo #Pilpres 2019 #Pilpres 2014 #Serba-Serbi Kampanye
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Terpidana kasus ijazah palsu Jokowi, Bambang Tri, dibebaskan bersyarat pada Selasa (26/8). Sebelumnya, ia divonis enam tahun penjara.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Indonesia
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Immanuel Ebenezer atau Noel, merupakan Ketua Relawan Umum Jokowi Mania Nusantara atau Joman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Agustus 2025
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Indonesia
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Presiden Prabowo Subianto mendapat ‘dua jempol’ dari Presiden ke-7 Joko Widodo usai menyampaikan pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD, Jumat (15/8).
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Indonesia
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Kehadiran 3 akan memberikan pesan kuat tentang arti penting persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 14 Agustus 2025
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Berita
2 Wakil Ketua MPR Serahkan Undangan Sidang Tahunan ke Jokowi
Wakil ketua MPR lain juga mengantarkan surat pada mantan presiden.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
2 Wakil Ketua MPR Serahkan Undangan Sidang Tahunan ke Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Sebuah unggahan informasi menyebut pemberian kebebasan untuk dua tokoh politik itu karena jasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi dan Kejaksaan Periksa semua Orang yang Ikut Temu Alumni UGM bersama Jokowi
Reuni UGM yang dihadiri Jokowi ramai dibicarakan publik lantaran kegiatan itu disebut sebagai rekayasa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi dan Kejaksaan Periksa semua Orang yang Ikut Temu Alumni UGM bersama Jokowi
Indonesia
Dilaporkan ke Polda DIY atas Dugaan Skripsi Palsu, Jokowi Endus Orang Besar yang 'Backup'
Jokowi menyatakan, berdasarkan feeling, ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
Dilaporkan ke Polda DIY atas Dugaan Skripsi Palsu, Jokowi Endus Orang Besar yang 'Backup'
Indonesia
Ijazah SMA dan UGM Jokowi Disita Penyidik Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum: Di Persidangan Akan Ditunjukan
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan buka suara terkait penyitaan dua ijazah asli Jokowi, yaitu SMA Negeri 6 Solo dan S1 UGM oleh Polda Metro Jaya.
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
Ijazah SMA dan UGM Jokowi Disita Penyidik Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum: Di Persidangan Akan Ditunjukan
Indonesia
Jokowi Bantah Perintahkan Kader PSI Unggah Ijazah Aslinya ke Media Sosial
Presiden ke-7 Joko Widodo angkat suara soal foto Ijazah yang diunggah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama.
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
Jokowi Bantah Perintahkan Kader PSI Unggah Ijazah Aslinya ke Media Sosial
Bagikan