Dwi Astarini
CEO Twitter Jack Dorsey menyatakan pelarangan Presiden AS Donald Trump dalam media sosial ciptaannya merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Namun, dia menyatakan kesedihan atas apa yang dia gambarkan sebagai 'keadaan luar biasa dan tidak dapat dipertahankan' seputar penonaktifkan permanen akun Trump.
Dia juga mengatakan larangan itu sebagian merupakan kegagalan Twitter, yang tidak cukup membantu mendukung 'percakapan yang sehat' di seluruh platformnya. Twitter telah dipuji dan dikritik karena membekukan akun Trump.
BACA JUGA:
Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador yang bukan pendukung Presiden AS bahkan ikut berbicara menentang langkah raksasa teknologi itu.
Dalam utas Twitter yang panjang, CEO Twitter tersebut mengatakan dia tidak merayakan atau merasa bangga dengan larangan yang terjadi setelah kerusuhan Capitol minggu lalu.
Dia menegaskan bahwa mengeluarkan presiden dari Twitter dilakukan setelah "peringatan yang jelas" kepada Trump. "Kami membuat keputusan dengan informasi terbaik yang kami miliki berdasarkan ancaman terhadap keamanan fisik baik di dalam maupun di luar Twitter," kata Dorsey seperti diberitakan Bbc.com, Kamis (14/1).
Dia juga menerima bahwa langkah tersebut akan memiliki konsekuensi bagi keberlangsungan internet yang terbuka dan gratis. "Keharusan mengambil tindakan ini memecah percakapan publik. Mereka memecah belah kita dan memberikan preseden yang menurut saya berbahaya," ujar Dorsey menambahkan.
Dia juga membahas kritik bahwa hanya segelintir bos teknologi yang dapat membuat keputusan tentang siapa yang memiliki dan tidak memiliki suara di internet dan tentang tuduhan penyensoran. "Sebuah perusahaan yang membuat keputusan bisnis untuk memoderasi dirinya sendiri berbeda dengan pemerintah yang mencabut akses, tapi dapat menjadi hal yang sama rasanya," kata Dorsey.
Keputusan untuk menghapus pengguna, kiriman dan tweet telah dikritik oleh beberapa orang karena melanggar Amandemen Pertama AS: hak bebas berpendapat.
Namun, Big Tech secara umum berpendapat bahwa karena mereka merupakan perusahaan swasta, bukan aktor negara, hukum tidak berlaku ketika mereka memoderasi platform mereka.
Pada Senin (11/1), Juru Bicara Kanselir Jerman mengatakan dia menemukan larangan media sosial 'bermasalah'. Dan presiden Meksiko berkata: "Saya tidak suka ada yang disensor."
Presiden terpilih AS Joe Biden mengatakan dia ingin perusahaan seperti Facebook dan Twitter berbuat lebih banyak untuk menghapus perkataan yang mendorong kebencian dan berita palsu.
Dia sebelumnya mengatakan ingin mencabut Pasal 230, undang-undang yang melindungi perusahaan media sosial dari tuntutan atas hal-hal yang diposting orang. Tidak jelas bagaimana Biden bermaksud untuk mengatur Big Tech dalam kepemimpinannya yang segera akan belangsung.(Aru)
