Izin Tempat Kampanye Sering Dibatalkan, Cak Imin Sindir Penonton Geruduk Lapangan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Januari 2024
Izin Tempat Kampanye Sering Dibatalkan, Cak Imin Sindir Penonton Geruduk Lapangan

Cawapres Muhaimin dan Giban. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal bagitiga pasangan kandidat presiden dan wakil presiden menggelar kampanye terbuka di berbagai daerah, sejak Senin (22/1).

Dalam kampanye di Bogor, Jawa Barat, wapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan, netralitas aparat dan lembaga penyelenggara Pemilu jangan sampai wasit jadi pemain.

Baca Juga:

Anies Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Megawati: Figur Kokoh Jaga Konstitusi dan Demokrasi

"Mulai presiden sampai menteri, bupati, sampai camat, kepala desa, polisi, TNI, kalau tidak netral, yang rugi bukan AMIN saja, bangsa ini rugi," kata Cak Imin di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1).

Dia mengaku bukan tanpa alasan mengingatkan soal netralitas. Jika ada yang tidak netral, Cak Imin menilai pemilu akan tidak sah.

"Karena pemilunya akan pemilu yang tidak legitimate," ucapnya.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 tidak ada kecurangan.

"Kalau pemilu gagal karena kecurangan, karena saling mengganjal, saya pastikan siapa pun pemenangnya akan sia-sia," kata wakil dari Capres Anies Baswedan itu.

Dia meminta agar wasit berkelakuan baik. Dan mengingatkan jangan sampai penonton menggeruduk lapangan.

"Wasit jadilah wasit yang baik, pemain jadilah pemain yang betul, jangan merangkap wasit sekaligus pemain," katanya.

Ia menegaskan, kalau kegiatan pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat halangan, maka bisa dipastikan kelak pemenang Pilpres tidak mendapatkan kepercayaan.

"Kepercayaan publik, kepercayaan internasional dan akan menuju kepemimpinan yang bangkrut," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu.

Beberapa kali pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, harus berpindah tempat kampanye karena pada saat menjelang hari H, pemilik tempat membatalkan secara sepihak izin yang sudah didapatkan, seperti di Yogyakarta, belum lama ini.

Masa kampanye Pemilu 2024 telah berlangsung mulai 28 November 2023 dan berakhir hingga 10 Februari. (Knu)

Baca Juga:

Survei: Prabowo Lebih Mudah Tekuk Anies ketimbang Ganjar di Putaran 2

#Muhaimin Iskandar #Pemilu #Pilpres 2024 #Debat Capres-cawapres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - 24 menit lalu
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Cak Imin meminta dewan parlemen Senayan untuk meningkatkan kinerja dengan menjalankan aspirasi masyarakat, jangan membuat kebijakan yang selalu menguntungkan golongannya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Indonesia
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Sebelumnya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menggagas pembentukan Migran Center sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk menciptakan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berdaya saing global.
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Beberapa perwira yang mendapatkan tanda kehormatan adalah Letjen TNI Djon Afriandi (Pangkopassus), Letjen TNI (Mar) Endi Supardi (Pangkormar), Marsekal Madya TNI Deny Muis (Pangkopasgat), dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra (Pangkoopsudnas).
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Bagikan