Izin Tempat Kampanye Sering Dibatalkan, Cak Imin Sindir Penonton Geruduk Lapangan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Januari 2024
Izin Tempat Kampanye Sering Dibatalkan, Cak Imin Sindir Penonton Geruduk Lapangan

Cawapres Muhaimin dan Giban. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal bagitiga pasangan kandidat presiden dan wakil presiden menggelar kampanye terbuka di berbagai daerah, sejak Senin (22/1).

Dalam kampanye di Bogor, Jawa Barat, wapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan, netralitas aparat dan lembaga penyelenggara Pemilu jangan sampai wasit jadi pemain.

Baca Juga:

Anies Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Megawati: Figur Kokoh Jaga Konstitusi dan Demokrasi

"Mulai presiden sampai menteri, bupati, sampai camat, kepala desa, polisi, TNI, kalau tidak netral, yang rugi bukan AMIN saja, bangsa ini rugi," kata Cak Imin di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1).

Dia mengaku bukan tanpa alasan mengingatkan soal netralitas. Jika ada yang tidak netral, Cak Imin menilai pemilu akan tidak sah.

"Karena pemilunya akan pemilu yang tidak legitimate," ucapnya.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 tidak ada kecurangan.

"Kalau pemilu gagal karena kecurangan, karena saling mengganjal, saya pastikan siapa pun pemenangnya akan sia-sia," kata wakil dari Capres Anies Baswedan itu.

Dia meminta agar wasit berkelakuan baik. Dan mengingatkan jangan sampai penonton menggeruduk lapangan.

"Wasit jadilah wasit yang baik, pemain jadilah pemain yang betul, jangan merangkap wasit sekaligus pemain," katanya.

Ia menegaskan, kalau kegiatan pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat halangan, maka bisa dipastikan kelak pemenang Pilpres tidak mendapatkan kepercayaan.

"Kepercayaan publik, kepercayaan internasional dan akan menuju kepemimpinan yang bangkrut," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu.

Beberapa kali pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, harus berpindah tempat kampanye karena pada saat menjelang hari H, pemilik tempat membatalkan secara sepihak izin yang sudah didapatkan, seperti di Yogyakarta, belum lama ini.

Masa kampanye Pemilu 2024 telah berlangsung mulai 28 November 2023 dan berakhir hingga 10 Februari. (Knu)

Baca Juga:

Survei: Prabowo Lebih Mudah Tekuk Anies ketimbang Ganjar di Putaran 2

#Muhaimin Iskandar #Pemilu #Pilpres 2024 #Debat Capres-cawapres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas lingkungan tempat belajar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Indonesia
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Memperluas akses pekerja Indonesia memperoleh kesempatan bekerja di Jepang melalui jalur yang legal, aman, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Bagikan