Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Izin penetuan lokasi (penlok) bandara di Bali utara hingga kini belum mendapatkan titik terang oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Semadi. PT Bandara International Bali Utara (BIBU) mempertanyakan sikap Budi Karya tersebut.
Presiden Komisaris PT BIBU Iwan Erwanto mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada Budi Karya untuk dapat mengeluarkan penlok bandara di Bali utara tersebut dalam surat nomor B-1033/M.sesneg/D-1/HK.04.02/11/2017, yang telah dikeluarkan pada bulan November 2017 silam.
“Surat dari Gubernur sudah sampai ke Presiden, lalu Presiden sudah menyurati Menteri Perhubungan, tapi belum ada sampai sekarang penloknya, ini ada apa,” ungkap Iwan di Denpasar, Senin (26/2).
Iwan mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi terkait lambannya respons Menteri Perhubungan untuk menerbitkan penlok bandara di Bali utara tersebut. Menurutnya, semua surat administrasi telah dilengkapi oleh PT BIBU dan juga investor yang akan mengeluarkan dana juga telah siap.
“Kalau ditanya kapan belum turun jawabannya tentu ada di Menteri Perhubungan, kami tidak tahu alasannya,” jelasnya.
Pihaknya berharap agar Budi Karya segera melakukan tindakan konkret ihwal surat rekomendasi Presiden tersebut. Menurutnya, jika terlalu lama akan menimbulkan citra yang buruk bagi investasi tanah air.
Iwan telah mengumpulkan beberapa investor yang tergabung dari Airports Kinesis Consulting yang terdiri dari investor dari negara Eropa dan Asia.
Dia menambahkan lambannya keluar penlok untuk bandara di Bali utara membuat sejumlah investor ragu untuk berinvestasi. Namun, masih bertahan karena adanya surat Presiden.
"Kami sudah memenuhi semua ketentuan yang berlaku, jadi apalagi yang ditunggu Kementrian Perhubungan,” tandasnya. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Raiza Andini, kontributor merahputih.com untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo Ditargetkan Rampung Akhir Maret 2018
