Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - DIREKTUR Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai isu politik transaksional dan dugaan politik uang yang muncul dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan fenomena ironis. NU selama ini dipandang sebagai organisasi keagamaan yang kekuatan utamanya bertumpu pada moralitas dan nilai-nilai keislaman.
Hal itu disampaikan Adi dalam diskusi bertajuk Stop Politik Transaksional di Muktamar NU di Jakarta Pusat, dikutip Rabu (19/8).
"Kalau isu money politics, soal transaksi, itu publik mungkin menganggap sesuatu yang biasa dalam politik. Namun, kalau ini terjadi pada organisasi sosial dan agama, apalagi organisasi Islam yang besar, tentu sangat ironis," kata Adi.
Adi mengatakan isu transaksi politik bukan hal baru dalam kontestasi politik pada umumnya. Namun, menurutnya, persoalan menjadi berbeda ketika isu tersebut muncul di tubuh organisasi sosial-keagamaan sebesar NU, yang selama ini memiliki posisi kuat di masyarakat karena karakter keagamaan dan moralitas para ulama dan pengurusnya.
Satu-satunya kekuatan NU itu ialah moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, saya selalu berharap NU kembali pada khitahnya, mengurus umat, mengurus agama, dan menjauh dari urusan politik transaksional.
Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
Adi mengaku sempat enggan membahas isu tersebut karena menganggapnya sebagai 'aurat' NU. Ia menyebut isu politik uang dalam Muktamar hingga kini masih beredar sebagai desas-desus dan belum terbukti secara terbuka. Namun, ia menilai pernyataan sejumlah tokoh NU yang mengingatkan potensi politik transaksional tidak bisa diabaikan begitu saja.
Baca juga:
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
"Kalau ada ulama yang saya anggap cukup berilmu dan memiliki integritas luar biasa kemudian speak up secara terbuka, pasti ada kegelisahan yang perlu kita dengarkan," katanya.
Ia berharap isu dugaan politik uang dalam Muktamar NU hanya sebatas gosip yang tidak terbukti. Menurutnya, kontestasi kepemimpinan di NU tidak boleh mengubah wajah organisasi tersebut menyerupai organisasi politik. "Saya berdoa dan berharap desas-desus tentang politik uang dalam Muktamar ini hanya sebatas angin lalu. Karena kalau praktik transaksional itu benar-benar terjadi, pertanyaannya sederhana: apa bedanya NU dengan partai politik?" ujarnya.
Adi menegaskan, jika orientasi NU bergeser menjadi perebutan kekuasaan dan kepentingan duniawi, NU perlu mengambil pilihan yang tegas. "Kalau NU memang suka cawe-cawe politik, hubbuddunya, dan urusan kekuasaan, ya sekalian saja menjadi partai politik. Orientasinya jelas, bisa menjadi partai pemenang pemilu, bisa mengusung calon presiden, gubernur, kepala daerah, anggota dewan, dan seterusnya," katanya.
Sebagai warga NU, Adi berharap hal tersebut tidak terjadi. Ia berharap NU tetap menjadi organisasi keagamaan yang kekuatannya bertumpu pada moralitas, keilmuan, kesalehan, kesederhanaan, dan pengabdian kepada umat.
"NU itu milik kita bersama. Saya tentu tidak mau isu seperti ini benar-benar terjadi. Saya berharap ini hanya sebatas gosip dan angin lalu," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Forum Kiai Nyai Muda Nahdlatul Ulama Desak Islah Pengurus PBNU, Minta Musyarah Terbuka
