Isu BBM Habis Bikin Heboh, DPR RI Ingatkan Pemerintah Jaga Psikologi Massa Agar Tidak Terjadi Antrean Panjang

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 11 Maret 2026
Isu BBM Habis Bikin Heboh, DPR RI Ingatkan Pemerintah Jaga Psikologi Massa Agar Tidak Terjadi Antrean Panjang

Ilustrasi: tangki penyimpanan minyak mentah. (Foto: ANTARA/REUTERS/Nick Oxford)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional guna mencegah fenomena panic buying.

Langkah ini menjadi krusial setelah muncul kekhawatiran masyarakat akibat pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang saat ini berada pada kisaran 21–25 hari.

Bahaya Kelangkaan Buatan Akibat Salah Informasi

Nevi menegaskan bahwa informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM perlu penjelasan komprehensif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman fatal. Komunikasi publik yang tidak utuh sering kali memicu kekhawatiran berlebihan yang berujung pada antrean panjang di berbagai SPBU.

Baca juga:

DPR Buka Suara soal Isu Stok BBM Hanya Cukup 20 Hari, Begini Faktanya

“Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Politisi asal Sumatra Barat ini menjelaskan bahwa panic buying justru menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity.

Kondisi tersebut mengganggu sistem distribusi energi nasional dan berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen akibat ulah spekulan.

Perbandingan Cadangan Energi Global dan Agenda Jangka Panjang

Lebih lanjut, Nevi mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM. Ia menilai momentum ini harus menjadi cambuk bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi strategis yang saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara maju lainnya.

Baca juga:

Geopolitik Global Memanas, Strategi Diversifikasi Energi Jadi Kunci Indonesia Terhindar dari Kelangkaan BBM

“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” tegas Nevi.

Sebagai perbandingan, Jepang saat ini memiliki cadangan energi hingga 254 hari, Amerika Serikat sekitar 90–120 hari, sementara Uni Eropa dan China rata-rata memiliki cadangan minimal 90 hari. Angka ini menunjukkan Indonesia perlu melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur energi secara masif.

#DPR #DPR RI #BBM #Bahan Bakar Minyak
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Juni 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Indonesia
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Polri menghidupkan kembali dana patroli dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah pungli polisi di jalan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Indonesia
BBM B50 Meluncur 1 Juli 2026, Simak 4 Fakta dan Keunggulannya
BBM B50 akan meluncur 1 Juli 2026 mendatang. Namun, ada empat fakta dan keunggulan yang wajib diketahui.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
BBM B50 Meluncur 1 Juli 2026, Simak 4 Fakta dan Keunggulannya
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Bagikan