Istana Pastikan Akan Laporkan Hadiah Mobil Listrik dari Erdogan ke KPK

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 18 Februari 2025
Istana Pastikan Akan Laporkan Hadiah Mobil Listrik dari Erdogan ke KPK

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istana kepresiden menjelaskan mobil listrik dari Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Togg T10X, bukan diberikan kepada pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan untuk Pemerintah Republik Indonesia.

Meski demikian, pihak Istana memastikan hadiah mobil listrik pemberian Presiden Erdogan itu bakal tetap dilaporkan kepada KPK.

“Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan (ke KPK),” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/2).

Baca juga:

KPK Yakin Prabowo Bakal Laporkan Hadiah Mobil Listrik dari Erdogan

Diberitakan sebelumnya, Presiden Erdogan, dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya di Istana Bogor, Jawa Barat, minggu lalu (12/2), memberikan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah RI yang diwakili oleh Presiden Prabowo.

Presiden Erdogan menyebut pemberian itu merupakan simbol persahabatan Indonesia dan Turki yang pada tahun ini mencapai 75 tahun. Penyerahan hadiah mobil listrik dilakukan saat menjelang jamuan santap siang kenegaraan.

Kala itu, Erdogan terlihat sempat mempaparkan Togg T10X kepada Prabowo. Togg T10X merupakan kendaraan listrik yang dikembangkan Turkiye’nin Otomobili Girisim Grubu (Togg), perusahaan otomotif nasional negara itu. (*)

#KPK #Prabowo Subianto #Gratifikasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bantah OTT Bupati Bogor Rudy Susmanto
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah berada di Gedung KPK.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Bantah OTT Bupati Bogor Rudy Susmanto
Indonesia
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
KPK menegaskan tidak ada OTT di Kabupaten Bogor terkait beredarnya isu 6 orang terjaring operasi senyap.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
Indonesia
KPK Telah Sita Aset Rp 150 Miliar Dari Kasus Pemerasan TKA oleh Para Pejabat Imigrasi
Silmy Karim yang menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024, KPK juga menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebagai tersangka.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Telah Sita Aset Rp 150 Miliar Dari Kasus Pemerasan TKA oleh Para Pejabat Imigrasi
Indonesia
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
HNV diduga menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
Indonesia
Diperiksa KPK, Bebizie Komitmen Kembalikan Uang yang Diduga Mengalir dari PT BKS
KPK mengungkap Bebizie Sri Mulyati berkomitmen mengembalikan uang yang diduga diterimanya dari PT Bara Kumala Sari dalam kasus gratifikasi batu bara Kukar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Agustus 2026
Diperiksa KPK, Bebizie Komitmen Kembalikan Uang yang Diduga Mengalir dari PT BKS
Indonesia
Yaqut Tantang KPK Buka Bukaan Soal Metode Perhitungan Kerugian Negara Rp Rp 622 Miliar
Yaqut juga mempertanyakan uang negara yang berkurang dari proses pembagian kuota haji seperti yang dituduhkan KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Yaqut Tantang KPK Buka Bukaan Soal Metode Perhitungan Kerugian Negara Rp  Rp 622 Miliar
Indonesia
Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji, Kuasa Hukum Gus Yaqut Minta Dakwaan KPK Batal demi Hukum
Kuasa hukum Gus Yaqut minta dakwaan KPK batal. Ia menjelaskan surat dakwaan KPK mencampuradukkan kewenangan Menteri Agama.
Soffi Amira - Selasa, 18 Agustus 2026
Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji, Kuasa Hukum Gus Yaqut Minta Dakwaan KPK Batal demi Hukum
Indonesia
Setelah Monas Semalam, Prabowo Perintahkan Hari Ini Digelar Pesta HUT ke-81 RI di 40 Titik Jakarta
Presiden Prabowo Subianto instruksikan pesta HUT ke-81 RI digelar di 40 titik Jakarta pada hari ini 18 Agustus 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Setelah Monas Semalam, Prabowo Perintahkan Hari Ini Digelar Pesta HUT ke-81 RI di 40 Titik Jakarta
Indonesia
Diskon Motor Listrik Arahan Presiden Prabowo Belum Jalan, Bolanya Tertahan di Menkeu
Program insentif motor listrik Rp5 juta arahan Presiden Prabowo belum berlaku masih tertahan di meja Menkeu.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Diskon Motor Listrik Arahan Presiden Prabowo Belum Jalan, Bolanya Tertahan di Menkeu
Indonesia
Cermati RAPBN 2027 Rp Rp4.097,2 T, DPR Tangkap Sinyal Cerah dari Pemerintah
DPR RI menilai RAPBN 2027 senilai Rp4.097,2 triliun menunjukkan optimisme pemerintah.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Cermati RAPBN 2027 Rp Rp4.097,2 T, DPR Tangkap Sinyal Cerah dari Pemerintah
Bagikan