Ironi Candra Naya, Penyelamat Hidup Orang Banyak yang Tertindas

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 27 April 2016
Ironi Candra Naya, Penyelamat Hidup Orang Banyak yang Tertindas

Ketua Perhimpunan Sosial Candra Naya, I Wayan Suparmin sedang menunjukkan bukti dan surat-surat keterangan, di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Rabu (27/4).(Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Ketua Umum Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) I Wayan Suparmin tak bisa menutupi rasa kecewanya atas perilaku pihak pengelola Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) yang sudah menjual lahan mereka kepada Pemprov DKI Jakarta. 

Sebab, lahan yang menjadi cikal bakal berdirinya Rumah Sakit Sumber Waras diperoleh dari kerja keras para pendiri Perkumpulan Sin Ming Hui (kini lebih dikenal dengan Perhimpunan Sosial Candra Naya). 

"Mulanya, lahan Sumber Waras dibeli dari hasil patungan dari uang masyarakat. Saat itu namanya Perkumpulan Sin Ming Hui. Uang patungan digunakan untuk mendirikan poliklinik yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tanpa dipungut biaya," jelas Wayan kepada wartawan di Gedung Candra Naya, Gajah Mada, Jakarta Barat, Rabu (27/4).

Berdasarkan penelusuran merahputih.com, Sin Ming Hui yang artinya Sinar Baru, merupakan kumpulan wartawan muda di surat kabar Sin Po yang dikenal idealis, jujur, pandai namun tidak punya banyak uang. Mereka mendirikan Perkumpulan Sin Ming Hui di Jakarta pada 26 Januari 1946 untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, yaitu dengan mendirikan poliklinik.

Para pendiri Sin Ming Hui bermimpi poliklinik berubah menjadi rumah sakit dengan fasilitas lengkap. Begitu mendengar Sin Ming Hui akan mendirikan rumah sakit sumbangan dari masyarakat pun mengalir. Saat itu, pada 31 Januari 1956 terkumpul lah uang sebesar Rp1.034.703,07. Antusiasme masyarakat untuk menyumbang karena rasa simpati dengan aksi-aksi sosial yang dilakukan Sin Ming Hui selama ini. Peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit dilakukan pada 3 Januari 1956.

Rumah Sakit Sumber Waras (Foto: rssumberwaras.com)

 

Dengan berdirinya Rumah Sakit Sumber Waras, para pendiri berpikir untuk mendirikan yayasan terpisah yang akan fokus mengelola rumah sakit. Maka berdirilah Yayasan Kesehatan Candra Naya (YKCN) yang terpisah dari induk organisasinya Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN). Ihwal nama PSCN, Wayan menjelaskan saat itu ada larangan dari pemerintah untuk menggunakan nama Tionghoa, maka Sin Ming Hui berubah nama menjadi PSCN.  

Sertifikat tanah lahan Rumah Sakit Sumber Waras pun dibagi dua, yaitu atas nama YKCN seluas 36.410 meter persegi yang bersertifikat hak guna bangunan (HGB). Sedangkan atas nama PSCN dengan sertifikat hak milik (SHM) dengan luas 32.370 meter persegi. Pemisahan ini dilakukan dengan tujuan agar jika rumah sakit berkembang tidak melupakan organisasi induknya Perkumpulan Sin Ming Hui atau Perhimpunan Sosial Candra Naya. 

Setelah pemberontakan G30S/PKI, YKCN memisahkan diri PSCN dan mengganti nama menjadi Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). YKSW diketuai oleh Patmo Soemasto, yang juga merangkap Ketua PSCN. Patmo didampingi sekretaris Liem Tjing Hien alias Djojo Muljadi (suami Kartini Muljadi). Di masa itu, Patmo menghibahkan lahan bersertifikat hak milik dari Candra Naya ke YKSW tanpa persetujuan anggota.

Wayan yang meneruskan menjadi Ketua PSCN pada 2000 menggugat proses hibah itu. Namun, Kartini Muljadi yang menjadi Ketua YKSW mulai 2002 punya pandangan berbeda.

"Kami mengganggap (hibah) itu sudah melanggar AD/ART. Kami anggap hibah itu tidak sah. Tapi, Kartini Muljadi yang saat itu jadi Notaris mengganggap hibah itu sah," tuturnya.

Kini, polemik Sumber Waras terus bergulir menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok pun sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta (Ahok) membeli lahan Sumber Waras dari Kartini Muljadi senilai Rp20.755.000 permeter persegi. (Abi)

BACA JUGA: 

  1. Perhimpunan Candra Naya Akan Gugat Jual-Beli Sumber Waras
  2. Proses Jual Beli RS Sumber Waras Janggal
  3. Kasus RS Sumber Waras Bakal Seret Ahok ke KPK
  4. Fadli Zon: Kasus Sumber Waras Ibarat Beli Mobil Mercy Dapat Mobil Kijang
  5. Pembelian Lahan RS Sumber Waras Dilaporkan ke KPK
#Sin Ming Hui #Gubernur Ahok #Pemprov DKI #Kasus RS Sumber Waras #Candra Naya
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Salah satu penyebab terjadinya kebakaran di perkantoran adalah karena instalasi tidak pernah diperiksa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Indonesia
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Indonesia
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran (presensi) secara daring.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR
Pramono juga memuji kesigapan petugas dalam membersihkan sampah sisa demonstrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR
Indonesia
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengusulkan KAI menyediakan satu gerbong dalam rangkaian kereta untuk para penumpang yang merokok.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Indonesia
Macet di Jalan TB Simatupang tak Terbendung, Pramono Mau Terapkan Sistem Ganjil-Genap
Macet di Jalan TB Simatupang kini tak terbendung. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan menerapkan sistem ganjil-genap di jalan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 25 Agustus 2025
Macet di Jalan TB Simatupang tak Terbendung, Pramono Mau Terapkan Sistem Ganjil-Genap
Indonesia
Atasi Macet Horor di TB Simatupang, Pemprov DKI Buka Wacana Alih Fungsi Trotoar dan Pembangunan Jalan Layang
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah-langkah jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Atasi Macet Horor di TB Simatupang, Pemprov DKI Buka Wacana Alih Fungsi Trotoar dan Pembangunan Jalan Layang
Bagikan