Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah di Papua dan Papua Barat

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 22 Agustus 2019
Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah di Papua dan Papua Barat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menginstruksikan Gubernur, Wali Kota dan Bupati di seluruh Papua dan Papua Barat untuk tidak meninggalkan wilayah masing-masing.

"Untuk sementara tinggal di wilayahnya masing-masing, Jangan pergi dulu ke luar," kata Tjahjo usai rapat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8).

Baca Juga: Mendagri Cari Momen Tepat Temui Gubernur Papua, Papua Barat dan Jatim

Tjahjo juga memerintahkan seluruh kepala daerah di Papua dan Papua Barat untuk terus berkoordinasi dengan Kapolres, Kapolda, Pangdam, serta pihak dari Badan Intelijen Negara (BIN) di daerah masing-masing.

Massa melakukan aksi di Jayapura. (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)
Massa melakukan aksi di Jayapura. (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

Tak hanya itu, politikus PDI Perjuangan ini juga meminta kepala daerah berkoordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat.

"Kalau ada unjuk rasa, kalau ada pengaduan masyarakat, tolong yang menerima adalah kepala daerah didampingi oleh Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)," ujarnya.

Menurut Tjahjo, tugas yang dapat dilakukan pihaknya terkait persoalan Papua dan Papua Barat hanya sebatas itu. Pasalnya persoalan tersebut saat ini sudah ditangani Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam). "Papua sudah di take over oleh pak Menkopolhukam," tutup Tjahjo. (Pon)

Baca Juga: Kemendagri Pilih Jatim Sebagai Lokasi Penyelesaian Kasus Kerusuhan Papua

#Papua #Rasis #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
Polri Diminta Jangan Lindungi Anak Perwira Polisi Pembuat Konten Lomba Rasis, Bisa Dijerat Pakai UU ITE dan KUHP
Tindakan menormalisasi rasisme demi konten dan popularitas sangat berbahaya karena berpotensi merusak harmoni sosial dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Polri Diminta Jangan Lindungi Anak Perwira Polisi Pembuat Konten Lomba Rasis, Bisa Dijerat Pakai UU ITE dan KUHP
Olahraga
Penyerang Bhayangkara FC Tetap pada Pernyataan soal Dugaan Rasis Gelandang Persib Marc Klok, Tidak Mau Berkomentar Lagi di Publik
“Saya ingin menegaskan bahwa saya berdiri pada pernyataan saya - saya yakin dengan apa yang saya dengar dan saya lidak akan mengangkat hal seperti ini tanpa alasan yang serius," tulis Henry Doumbia soal dugaan rasis Marc Klok.
Frengky Aruan - Rabu, 06 Mei 2026
Penyerang Bhayangkara FC Tetap pada Pernyataan soal Dugaan Rasis Gelandang Persib Marc Klok, Tidak Mau Berkomentar Lagi di Publik
Bagikan