Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengirim tujuh pejabat dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk menjadi penjabat sementara (pjs) di sejumlah kota dan kabupaten. Dari tujuh itu termasuk pjs untuk Bupati Subang yang diciduk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kemarin malam.
Tujuh pejabat tersebut dikirim ke kabupaten/kota yang pemimpin daerahnya mengikuti Pilkada Serentak 2018. Bupati Subang juga saat ini tengah mengikuti pemilihan kepala daerah sebagai petahana.
Tujuh pejabat tersebut adalah Kepala Biro Sosial Dady Iskandar (Pjs Bupati Subang), Asisten Daerah II Muhamad Solihin (Pjs Wali Kota Bandung), Kepala Kesbangpol Rudi Gandakusumah (Pjs Wali Kota Bekasi), Kepala Badan Koordinasi dan Pembangunan Dedi Mulyadi (Pjs Bupati Ciamis), Asisten Daerah I Koesmayadi Tatang Padmadinata (Pjs Bupati Garut), Kepala Dinas Perhubungan Dedi Taufik Rohman (Pjs Wali Kota Cirebon) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumarwan Hadisoemarto (Pjs Sumedang).
Ketujuh Pejabat Sementara itu dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Jalan Diponegoro kota Bandung, Rabu (14/2). Mereka dikukuhkan sehari sebelum kepala daerah yang mengikuti Pilkada melaksanakan cuti kampaye.
"Jadi sekarang dikukuhkan besok mereka langsung bertugas di daerah masing-masing karena 15 Febuari kepala daerah yang ikut pilkada sudah mulai cuti. Saya tidak mau ada kekosongan sehari pun agar pelayanan pemerintah di kabupaten/kota tidak terhambat," ujar Ahmad Heryawan di Gedung Sate.
Aher, sapaan akrab Gubernur, mengungkapkan semua pejabat yang diberikan tugas sebagai pjs ditunjuk oleh gubernur dengan syarat pejabat sudah setingkat eselon II. Setelah itu diajukan kepada Menteri Dalam Negri yang kemudian ditetapkan oleh Mendagri. Pjs ini ditetapkan mulai dari 15 Ferbuari hingga 23 Juni 2018 atau selama masa kampaye pilkada serentak berlangsung.
"Ini ditetapkan menjadi pejabat sementara karena kepala daerah yang mengikuti Pilkada ini hanya cuti selama kampaye saja, artinya akan kepala daerah itu akan kembali bertugas karena masa akhir jabatanya belum selesai," ucap Aher.
Khusus Wali Kota Bekasi yang masa akhir jabatannya habis pada Maret 2018, maka pihaknya akan menunjuk kembali pejabat sementara.
"Jadi Maret nanti saya sebagai Gubernur akan menunjuk kembali pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerah, namun berbeda dengan sekarang. Untuk yang Kota Bekasi nanti itu pejabat prosesinya dilantik seperti wali kota definitif, namun tetap melalui penetapan Mendagri," ujarnya. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Yugi Prasetyo, kontributor merahputih.com untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel:
