Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap konsisten menghormati keputusan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) soal solusi dua negara dalam mengatasi konflik Palestina-Israel.
Pasalnya, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan terkait Yerusalem, ketegangan antara kedua negara tersebut meningkat.
"Sebagai NGO dan ormas Islam, kami tunduk dan patuh terhadap apa yang diputuskan PBB, two state solution adalah yang terbaik," kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi di kantornya di Jakarta, Jumat (8/12).
Menurut dia, tanpa penerapan solusi dua negara, maka Palestina akan semakin terpinggirkan dengan wilayah otoritasnya digerogoti secara berangsur-angsur oleh Israel.
Selama ini, Israel secara bertahap terus menginvasi dan mempersempit kawasan otoritas Palestina dan mendirikan permukiman ilegal.
Belakangan, eskalasi konflik di Al Quds Al Sharif juga semakin memanas seiring pernyataan Trump yang mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sejumlah negara, termasuk sekutu AS juga menyatakan penolakan atas upaya Trump yang dinilai banyak pihak sebagai tindakan provokatif.
Beberapa langkah, kata dia, bisa ditempuh untuk menjegal keinginan Trump tersebut. Pemerintah Indonesia juga diharapkan perannya untuk turut serta dalam upaya membatalkan rencana Trump memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Pemerintah Indonesia seperti Presiden, Menlu, agar melakukan lobi tingkat tinggi. Indonesia diharapkan kepemimpinannya untuk mengatasi persoalan Palestina," katanya.
MUI sendiri merencanakan pembentukan komite khusus untuk memberi sumbangsih mengatasi krisis Yerusalem. MUI akan mendirikian Komite Pembebasan Al Quds Al Sharif untuk memperkuat advokasi terhadap Palestina.
"Kami sepakat mendirikan Komite Pembebasan Al Quds Al Sharif. Komisi akan terdiri dari berbagai utusan ormas yang ada di MUI dan tujuannya adalah memberikan masukan kepada MUI sendiri dan pemerintah Indonesia dan akan berkoordinasi dengan pertemuan lintas organisasi untuk membantu pembebasan Al Quds," katanya.
"Persoalan itu sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa Al Quds adalah kiblat umat Islam yang pertama ada dan harus dibebaskan," katanya. (*)
