Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Eskalasi konflik di Timur Tengah meningkatkan volatilitas harga minyak dunia dalam jangka pendek. Harga minyak Brent sempat menyentuh USD 103,74 per barel pada 9 Maret lalu, namun dalam beberapa hari terakhir kembali turun ke kisaran USD 87-88 per barel. Sementara. Harga Indonesia Crude Price (ICP) hanya 4 dolar di bawah Brent biasanya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah risiko yang dapat dihadapi perekonomian Indonesia akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, salah satu risiko utama berasal dari potensi penutupan Selat Hormuz yang bisa mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, khususnya minyak.
"Ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan global, ditandai volatilisasi tinggi pada indeks pasar baik VIX maupun MOVE, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan indeks dolar AS, DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 Tahun," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret di Jakarta, Rabu (11/3).
Baca juga:
Dari jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia. Kondisi ini bisa menekan surplus neraca perdagangan sekaligus mempengaruhi neraca pembayaran.
Sementara di sektor pasar keuangan, meningkatnya ketidakpastian global berpotensi memicu arus modal keluar (capital outflow). Hal ini berpotensi menekan pasar saham, pasar obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan (cost of fund).
Di sisi fiskal, Purbaya menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berperan sebagai shock absorber meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang.
Namun demikian, pemerintah juga dapat memperoleh tambahan penerimaan dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit (CPO).
Pemerintah bakal terus memantau perkembangan konflik tersebut secara ketat untuk memastikan instrumen APBN dapat bekerja secara responsif.
"Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat," tuturnya.
