Ini Alasan Fraksi PPP Tolak Rapat dengan Pemda DKI


Nina Lubena (kiri). (MP/John Abimanyu)
Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta menolak hadir dalam rapat dengan Pemda DKI Jakarta. Penolakan itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PPP Nina Lubena.
"Kami menolak untuk hadir pada rapat dengan Pemda DKI, karena kita harus menunggu, karena alasannya gubernur kita saat ini sudah menjadi terdakwa dan belum ada kepastian akan ditahan," Nina saat ditemui di Posko Kemenangan Paslon Gubernur Anies-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2).
Selain itu, Nina meminta kepada pihak kemendagri untuk mengeluarkan surat untuk memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Kami masih menunggu Kemendagri untuk mengeluarkan surat untuk memberhentikan Ahok sebagai gubernur. Kemendagri juga pernah bilang beberapa bulan yang lalu artinya untuk ditahan dulu karena dia sudah terdakwa. Masa kita dipimpin oleh gubernur yang latar belakangnya terdakwa," tuturnya.
Ia mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih melihat langkah Kemendagri sejauh mana ingin memberikan keputusan.
"Kita melihat saja dulu, sampai sejauh mana Mendagri dengan hasil keputusan dari pengadilan. Janjinya Mendagri ingin megeluarkan pemecatan kepada Ahok sesuai dengan keputusan pengadilan selesai," tandasnya.
Berita terkait kasus yang membelit Ahok baca juga di: Pidato Habib Rizieq di DPR Terdengar hingga Lokasi Sidang Ahok
Bagikan
Berita Terkait
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun

Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi

Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan

DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan

DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang

Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!

Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak

DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
