Ini Alasan Fraksi PPP Tolak Rapat dengan Pemda DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 22 Februari 2017
Ini Alasan Fraksi PPP Tolak Rapat dengan Pemda DKI

Nina Lubena (kiri). (MP/John Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta menolak hadir dalam rapat dengan Pemda DKI Jakarta. Penolakan itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PPP Nina Lubena.

"Kami menolak untuk hadir pada rapat dengan Pemda DKI, karena kita harus menunggu, karena alasannya gubernur kita saat ini sudah menjadi terdakwa dan belum ada kepastian akan ditahan," Nina saat ditemui di Posko Kemenangan Paslon Gubernur Anies-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2).

Selain itu, Nina meminta kepada pihak kemendagri untuk mengeluarkan surat untuk memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Kami masih menunggu Kemendagri untuk mengeluarkan surat untuk memberhentikan Ahok sebagai gubernur. Kemendagri juga pernah bilang beberapa bulan yang lalu artinya untuk ditahan dulu karena dia sudah terdakwa. Masa kita dipimpin oleh gubernur yang latar belakangnya terdakwa," tuturnya.

Ia mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih melihat langkah Kemendagri sejauh mana ingin memberikan keputusan.

"Kita melihat saja dulu, sampai sejauh mana Mendagri dengan hasil keputusan dari pengadilan. Janjinya Mendagri ingin megeluarkan pemecatan kepada Ahok sesuai dengan keputusan pengadilan selesai," tandasnya.

Berita terkait kasus yang membelit Ahok baca juga di: Pidato Habib Rizieq di DPR Terdengar hingga Lokasi Sidang Ahok

#Gubernur Ahok #DPRD DKI Jakarta #Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Indonesia
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike memberikan beberapa masukan lainnya.
Frengky Aruan - Sabtu, 18 Oktober 2025
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan
Nabilah menyoroti tarif shuttle bus atau buggy car sebesar Rp 250.000
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan
Indonesia
DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang
Pengelola TMR wajib memantau satwa secara rutin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang
Indonesia
Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!
DPRD DKI akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan memanggil Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk meminta penjelasan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!
Indonesia
Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak
Komunikasi akan dibuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menemukan solusi terbaik.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Oktober 2025
Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak
Indonesia
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
DPRD akan berperan aktif dari sisi regulasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
Indonesia
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Jabatan camat dan lurah di Jakarta kini mengalami kekosongan. Hal itu membuat layanan publik jadi terhambat.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Pansus perlu berdialog langsung dengan Gubernur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Bagikan