Indonesia Siaga Tampung Pengungsi Gaza, Rencana Evakuasi Kontroversial Tunggu Restu Palestina!

Ilustrasi - Warga Gaza saat antre air bersih di kamp pengungsian. ANTARA/Anadolu/py.
Merahputih.com - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menerima warga Palestina dari Gaza.
Namun, ia mengakui bahwa realisasi teknis dari rencana evakuasi ini tidaklah sederhana. Prasetyo menjelaskan bahwa tawaran evakuasi yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto memerlukan persetujuan dari Pemerintah Palestina dan pembahasan lebih lanjut dengan negara-negara lain yang aktif mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Baca juga:
Pesan Terakhir Paus Fransiskus untuk Israel-Palestina: Hentikan Peperangan
"Tawaran ini memerlukan persetujuan, dan secara teknis pelaksanaannya tidak mudah. Meskipun demikian, Pemerintah Republik Indonesia akan terus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Gaza," ujar Prasetyo Hadi.
Prasetyo mengungkapkan bahwa rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Palestina menjadi salah satu topik konsultasi utama selama kunjungan Presiden ke lima negara di Timur Tengah pada 9–14 April 2025, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Secara prinsip, negara-negara tersebut menyambut baik niat Indonesia untuk membantu warga Palestina di Gaza.
"Pada prinsipnya mereka setuju. Namun, sekali lagi, aspek teknisnya tentu tidak mudah. Oleh karena itu, Bapak Presiden terus berkoordinasi, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, juga aktif berkoordinasi agar rencana ini dapat berjalan lancar jika memang disetujui dan akan dilaksanakan," kata Prasetyo.
Menanggapi kemungkinan adanya negara yang tidak setuju, Prasetyo menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu rakyat Palestina. "Semangat kami adalah untuk membantu. Jika ada negara yang belum setuju, itu tidak masalah. Setiap negara memiliki pandangannya masing-masing. Itulah mengapa Bapak Presiden tidak terburu-buru dalam menyampaikan tawaran ini," imbuh Prasetyo.
Rencana evakuasi sementara warga Palestina di Gaza pertama kali diungkapkan oleh Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (9/4) dini hari, sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi, UEA.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap menampung sekitar 1.000 warga Palestina dari Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang terluka, mengalami trauma, serta anak-anak yatim piatu.
"Kami siap mengirimkan pesawat untuk mengangkut mereka. Kami memperkirakan jumlahnya 1.000 untuk tahap awal," kata Presiden.
Baca juga:
Dukungan Parlemen Global untuk Palestina: Tuntutan Gencatan Senjata dan Bantuan Kemanusiaan
Namun, Presiden menekankan bahwa rencana ini hanya dapat terwujud jika mendapatkan persetujuan dari otoritas Palestina dan pihak-pihak terkait, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, keberadaan mereka di sini bersifat sementara, sampai mereka pulih kembali. Setelah pulih dan kondisi di Gaza memungkinkan, mereka harus kembali ke tempat asal mereka. Saya kira itu adalah sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya perlu berkonsultasi dengan para pemimpin di wilayah tersebut," jelas Prabowo.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Israel Terus Gempur Gedung Tempat Pengungsian, Dalam Sehari 70 Warga Gaza Tewas

Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan

Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina

Prabowo Peringatkan Massa Aksi di MPR/DPR: Jangan Mengganggu dan Merusak

Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Pelajari Putusan MK yang Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

Israel Ancam Ratakan Gaza City jika Hamas tak Setujui Syarat yang Diajukan

Istana Tunggu Putusan KPK terkait Tindakan untuk Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Tersandung Kasus Korupsi

Lemhanas Tegaskan Pemindahan Warga Gaza ke Pulau Galang untuk Dapat Pengobatan Murni Atas Dasar Kemanusiaan

Skandal Tunjangan Rumah DPR, Mensesneg Lempar 'Bola Panas' ke Kemenkeu
