Indonesia dan Malaysia Bersinergi untuk Palestina

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 14 Desember 2017
Indonesia dan Malaysia Bersinergi untuk Palestina

Perayaan Maulid Nabi di depan Dome of the Rock, di Kota Tua Yerusalem, Kamis (30/11). (ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar Awad)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Malaysia siap mendukung Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina menyusul keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Malaysia berdiri bersama Indonesia untuk memperjuangkan martabat Muslim di Palestina," kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim seperti dilansir Antara, Rabu (13/12).

Hari ini, kata dia, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden RI Joko Widodo bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTTLB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, untuk membicarakan langkah yang akan diambil sebagai respons atas keputusan Trump terkait Yerusalem.

Zahrain berharap, pertemuan OKI tersebut dapat menghasilkan resolusi yang menunjukkan sikap OKI terhadap isu internasional yang memanas dalam sepekan terakhir ini.

"Kami akan menunggu resolusi yang keluar di Istanbul, tetapi kami mengharapkan sikap yang kuat dari negara-negara Islam untuk Palestina," tutur Dubes Zahrain.

Sehari setelah Trump mengumumkan rencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Rabu (6/12), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Malaysia Datin Nirvana Jalil Gani mengeluarkan pernyataan yang pada intinya menyesalkan sikap AS yang dinilai akan mengakhiri semua upaya untuk resolusi perdamaian Israel-Palestina.

Keputusan Trump tersebut juga memiliki dampak serius tidak hanya terhadap keamanan dan stabilitas Timur Tengah, tetapi juga bisa memicu sentimen dan mengganggu upaya penanganan terorisme.

Malaysia menegaskan, isu Yerusalem adalah penyebab inti persoalan Palestina dan meminta semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui perubahan di perbatasan sebelum 1967, termasuk kaitannya dengan Yerusalem.

"Setiap usaha untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, membangun atau memindahkan misi diplomatik ke kota, dianggap sebagai agresi tidak hanya terhadap Arab dan umat Islam, namun juga melanggar hak-hak Muslim dan Kristen," kata Nirvana.

Sementara itu Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi menyatakan dirinya telah mencapai kesepakatan dengan Menlu Jordania dan Menlu Palestina untuk mengusulkan agar hasil KTTLB OKI mengirimkan pesan kuat bahwa OKI tidak bisa menerima dan mengecam pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (*)

#Yerusalem #Donald Trump #Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Sekretaris Pers Gedung Putih Katie Zacharia Mengundurkan Diri, cuma Bertahan Kurang dari Lima Hari
Penampilan perdananya di hadapan media dan publik disorot tidak meyakinkan, menimbulkan kontroversi seputar keabsahan status advokatnya.
Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026
Sekretaris Pers Gedung Putih Katie Zacharia Mengundurkan Diri, cuma Bertahan Kurang dari Lima Hari
Dunia
Donald Trump: Biarkan Iran Hancurkan Los Angeles dan San Diego
Donald Trump menyinggung kemungkinan Iran melancarkan serangan terhadap kota di AS.
Yusuf Abdillah - Selasa, 06 Oktober 2026
Donald Trump: Biarkan Iran Hancurkan Los Angeles dan San Diego
Tekno
Bantah Donald Trump, Paus Leo Tegaskan Kekhawatiran AI bukan 'Berita Bohong'
Sejumlah raksasa AI, termasuk Anthropic, telah menyerukan perlambatan dalam pengembangan guna memberikan waktu bagi langkah-langkah keselamatan.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
 Bantah Donald Trump, Paus Leo Tegaskan Kekhawatiran AI bukan 'Berita Bohong'
ShowBiz
Florence Pugh Tak Takut Kehilangan Ratusan Ribu Followers karena Dukung Palestina
Florence Pugh mengaku tak takut kehilangan ratusan ribu pengikut di media sosial karena vokal mendukung Palestina dan rutin menyerukan bantuan kemanusiaan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Florence Pugh Tak Takut Kehilangan Ratusan Ribu Followers karena Dukung Palestina
ShowBiz
Macklemore Umumkan Tur 'Free Palestine', Sumbang Semua Hasilnya untuk Palestina
Hasil penjualan tiket untuk pertunjukan tur ini akan disalurkan ke organisasi-organisasi yang mendukung rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 25 September 2026
Macklemore Umumkan Tur 'Free Palestine', Sumbang Semua Hasilnya untuk Palestina
Dunia
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Debat umum PBB dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan 28 September.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Dunia
Trump Tolak Rencana Global Kendalikan Kecerdasan Buatan
Trump menyatakan bahwa Washington akan mulai mengubah sebutan kecerdasan buatan menjadi "kecerdasan super"
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
 Trump Tolak Rencana Global Kendalikan Kecerdasan Buatan
Indonesia
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan tindakan sementara yang mengikat secara hukum dalam perkara terkait penerapan Konvensi Genosida di Jalur Gaza.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Indonesia
Trump Berikan Ancaman Baru, Iran Siapkan Serangan Balasan
Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional yang menyatukan negara-negara Teluk dan Iran.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Trump Berikan Ancaman Baru, Iran Siapkan Serangan Balasan
Dunia
AS Berikan Sanksi Ekonomi Lebih Luas Mahkamah Pidana Internasional
Sebelumnya, Majelis banding Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menolak gugatan Israel atas legalitas penyelidikan ICC terkait dugaan kejahatan perang di Gaza setelah Oktober 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
AS Berikan Sanksi Ekonomi Lebih Luas Mahkamah Pidana Internasional
Bagikan