Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku tengah berfokus pada penyelesaian hambatan investasi, termasuk mengatasi permasalahan pada lima perusahaan dengan nilai total Rp 556 triliun.
BKPM menyatakan Indonesia setidaknya butuh realisasi investasi sebesar Rp 13.528 triliun dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyatakan, target investasi hingga Rp 13 ribu triliun tersebut turut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 3,74 juta orang.
Ada tiga cara fundamental untuk mewujudkan realisasi investasi itu sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai, antara lain yakni menggenjot hilirisasi, digitalisasi, serta pendanaan ekonomi hijau.
Baca juga:
Wamen Todotua menjelaskan, Astacita Presiden Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas strategis untuk mendorong ekonomi berkelanjutan.
Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu, pengembangan industri kreatif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan kewirausahaan menjadi bagian integral dari strategi ini.
"Bagaimana kita mau mengarahkan pemanfaatan terhadap sumber daya alam sehingga memberikan added value yang jauh lebih besar, untuk pencapaian penambahan revenue negara dan juga untuk kita bisa menggenjot pertumbuhan negara,” katanya.
Ia menyampaikan, pihaknya telah menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas strategis di delapan sektor utama. Peta jalan ini menawarkan potensi investasi senilai USD 618,1 yang diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja untuk lebih dari 3 juta orang, serta meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga USD 235,9 miliar.
Selain itu, dikatakan dia, BKPM juga telah menetapkan sembilan program quick wins untuk mendorong investasi dan mendukung hilirisasi.
"Program ini mencakup optimalisasi insentif fiskal seperti tax holiday, integrasi sistem digital antar-kementerian, dan pengembangan kawasan investasi strategis," katanya. (*)
